CIBINONG – RADAR BOGOR, Seluruh pemangku kebijakan anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor diminta berani dalam pengalokasian dana ke setiap instansi.
Instruksi itu disampaikan lantaran khawatir akan adanya dinas yang hanya menjalankan operasional, tanpa adanya kegiatan.
Hal itu yang ditegaskan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Jika memang ada dinas yang tidak prioritas untuk diberikan anggaran, maka sudah seharusnya alokasi digiring ke kegiatan yang lain.
“Gak usah dikasih anggaran untuk belanja langsung, harus berani. Tujuannya untuk ke bidang yang lain, infrastruktur misalnya,” tegas Iwan.
Musabab, kata dia, ada tiga hal yang dianggap prioritas saat ini. Selain memang untuk menutup kelebihan sisa anggaran yang berpotensi menjadi dana mubazir.
Pertama yakni insfrastruktur, kemudian pendidikan, dan kesehatan. Hingga saat ini juga Pemkab belum memiliki arahan ingin kemana dalam tiga aspek tersebut.
“Saya ingin ada titik berat prioritas pembangunan selama lima tahun ini. Tahun pertama apa, kedua apa, dan seterusnya,” ketusnya pada Radar Bogor kemarin.
Pimpinan daerah bersama seluruh SKPD juga sudah melakukan rapat koordinasi (rakor) soal itu. Terutama pembahasan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rancangan Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD), maupun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kita belum sepakat nih, titik prioritas tahun 2020 ini kemana? Misalnya kita sepakat RPJMD tahun pertama ini ke infrastruktur, berarti bobot anggaran kan lebih banyak ke infrastruktur,” kata Iwan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkap, realisasi serapan anggaran, khususnya belanja daerah dala APBD 2019, memang menjadi perhatian serius.
“Bukan cuma serapan belanja, realisasi pendapatan pada semester I juga jadi perhatian karena kita kan mau bahas APBD Perubahan 2019 sebentar lagi,” kata Burhan.
Meski Sisa Lebih Anggaran Penggunaan (Silpa) tidak bisa dihindari, namun Burhan berharap jumlahnya tidak membengkak.
Untuk kembali diingat, Serapan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2019 Kabupaten Bogor masih jeblok. Hingga 31 Mei, dari alokasi belanja daerah Rp6,4 triliun baru terserap 23,60 persen atau sekitar Rp1,5triliun. (dka/c)
