CIBINONG – RADAR BOGOR, Kuota jatah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor berkurang 70 persen.
Semula diajukan sebanyak 3.000, dikurangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), menjadi 1.250 calon saja.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dadang Irfan beralasan, pengurangan itu karena adanya pembatasan kuota penambahan pegawai di setiap daerah. Sehingga hal itu, kata Dadang, berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja yang selalu terjadi di Kabupaten Bogor.
“Kami diminta revisi pengajuan ke kementerian menjadi 1.250 orang. Dan itu juga 70 persennya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sisanya 30 persen umum,” jelas Dadang saat ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Selasa (25/6/2019).
Namun, menurut Dadang, hasil revisi jumlah tambahan aparatur ini juga belum tentu dikabulkan. Bisa jadi, Dadang memperkirakan, jumlah pegawai baru disetujui dibawah dari jumlah yang telah direvisi tersebut.
Kementerian juga meminta Pemkab Bogor melakukan pengajuan berikut semgan pegawai yang pensiun di tahun ini. Dari data yang ada, sekitar 1.200 lebih pegawai akan pensiun pada tahun ini.
Dadang mendata, formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bogor saat ini hanya sekitar 17 ribuan orang, dan didominasi formasi tenaga pendidik. Sementara kebutuhan ASN keseluruhan mencapai 42 ribuan.
Idealnya, kata Dadang, satu orang ASN di Kabupaten Bogor bisa melayani 52 masyarakat. Namun, kenyataan saat ini, satu orang ASN harus melayani 370an orang. “Jadi memang sangat tidak ideal,” sahutnya.
Dia mencontohkan, untuk tenaga pendidikan saja kebutuhan mencapai 20 ribuan orang. Sementara ASN yang ada di bidang pendidikan hanya sekitar 11 ribuan orang.
“Belum yang lain seperti kesehatan dan tenaga fungsional umum lainnya,” katanya.
Pada tahun 2018 yang lalu, Pemkab Bogor dijatah 642 formasi CPNS di mana hanya 582 lolos menjadi pegawai Pemkab Bogor. Mereka mengisi fomasi tenaga guru, kesehatan dan penyuluh pertanian.
“Kami akan prioritaskan pada tenaga guru dan kesehatan, sesuai kebutuhan,” Kepala Bidang Formasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Erwan Suherwan.(dka/b)
