BOGOR-RADAR BOGOR, Dugaan adanya penyalahgunaan administrasi kependudukan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Kota Bogor. Mulai terkuak.
Bahkan, dugaan itu juga tercium oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Ia mengaku mendapati laporan dari banyak warga terkait kecurangan itu untuk memuluskan PPDB dalam sistem zonasi.
“Saya menerima laporan kecenderungan manipulasi kartu keluarga (KK). Sedang saya dalami. Saya perintahkan Disdukcapil, Camat, Lurah dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mendalami, ini artinya ada ruang untuk manipulasi administrasi,” ujarnya kepada Radar Bogor, Senin (24/6/2019).
Meski laporan itu belum bisa dinyatakan valid 100 persen, Bima menegaskan akan menindaklanjuti dan mendalaminya satu hingga dua hari ke depan.
Karena, dia khawatir dari sistem administrasi kependudukan yang belum siap sepenuhnya malah menghasilkan manipulasi dan ketidakadilan.
“Kalau sistem kita tidak siap maka hanya akan menghasilkan manipulasi dan ketidakadilan ujung-ujungnya uang yang berbicara,” tegasnya.
Selain itu, menurut politisi PAN ini, sistem zonasi pada PPDB 2019 terlalu ambisius. Meski dengan dalih tujuan yang baik dan ideal, namun dia tak yakin membuat kualitas pendidikan, khususnya di Kota Bogor, merata.
“Kondisi infrastruktur di kita belum merata. Ada wilayah yang ketersediaan sekolahnya ada tapi ada wilayah yang jarang sehingga tidak seimbang disini. Jadi menurut saya ini harus di evaluasi karena menimbulkan kekacauan dan memang secara sistem belum siap,” terangnya.
Karenanya, sebagai kepala daerah yang telah mendengar langsung curhatan warganya, Bima akan langsung menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi.
“Saya harus sampaikan ke Presiden dan Mendikbud bahwa sistem ini menimbulkan banyak persoalan,” pungkasnya. (gal/c)
