PARUNGPANJANG-RADAR BOGOR, Polemik jalur tambang hingga saat ini terus bergulir, teranyar Pemerintah Provinsi Jawa Barat kabarnya melimpahkan masalah penyelesaian jalur tambang di Kabupaten Bogor ke pemerintah pusat.
Hal tersebut langsung menuai kritikan, salah satunya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya. Menurutnya, secara prinsip gubernur dan wakil gubernur Jabar tak konsisten dengan janji kampanyenya.
Saat berkampanye ke Parungpanjang janji untuk menyelesaikan mengenai jalur tambang tapi tak dipenuhi.
“Menurut saya, ucapan ini merupakan presiden yang amat buruk bagi pasangan pemimpin terpilih. Dan Saya mengikuti proses perbincangan soal jalan khusus tambang di Parungpanjang, Rumpin dan sekitarnya ini,” ucapnya kepada Radar Bogor, kemarin.
AW-sapaanya mempertanyakan kebijakan tersebut, masalah jalur tambang kewenangannya Pemprov, tidak serta merta selesai jika persoalannya dilempar begitu saja ke pusat.
“Saya kira problem utama dalam urusan tambang itu kan bukan semata-mata soal jalan tambangnya itu sendiri yang harus diselesaikan. Kedua, bagaimana sikap Pemprov atas jalan provinsi dalam hubungannya dengan angkutan tambangnya,” tambahnya.
Politisi Demokrat menambahkan, sebagian warga yang berada di jalan nasional mulai dari Cigudeg hingga Dramaga mengeluhkan keberadaan truk angkutan tambang.
“Kalau saya tidak ada masalah dengan persoalan pembiayaan dan pembangunannya diambil oleh pusat. Terus Pemprov mau ngapain, berani gak moratoruim dulu sebagaimana usulan bupati Bogor,” pungkasnya.(nal/c)
