BOGOR-RADAR BOGOR,Merujuk pada perbandingan jumlah lulusan siswa SMP di Bogor dengan daya tampung SMA dan SMK negeri. ada ribuan siswa yang berpotensi gagal lolos ke sekolah negeri.
Total jumlah SMA/K negeri di Kota Hujan berjumlah 14 sekolah. Dengan perincian, 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri.
Dengan rata-rata daya tampung setiap sekolah 324 siswa, maka kuota yang disediakan hanya 5.256 kursi.
Sistem Zonasi PPDB jadi Sorotan, Pengamat : Dunia Mentertawakan Pendidikan Indonesia
Padahal tahun ini jumlah lulusan SMP mencapai 14.745 siswa. Maka ada 9.489 siswa yang tidak berpeluang masuk ke sekolah negeri.
Merujuk hasil tersebut, sebagian besar orang tua murid kini mulai mencari alternatif ke sekolah swasta.
Seperti yang dilakukan Ratna Malingka (39). Kepada wartawan, Ratna mengaku, anaknya sulit lolos ke SMA negeri karena berada di urutan yang sudah melebihi kuota siswa yang diterima.
Dia mendaftar melalui jalur zonasi di SMAN 3 Bogor. Rumahnya memang cukup jauh dari sekolah yang berlokasi di Jalan Ciheuleut, Kelurahan Baranangsiang, Kota Bogor itu.
Meski belum keluar hasil finalnya anaknya diterima atau tidak, Ratna sudah berinisiatif mencari sekolah swasta. Dia menilai peluang mendaftar ke sekolah negeri lainnya sangat kecil.
“Solusinya ya hanya sekolah swasta yang masih buka pendataran,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia mengaku kecewa dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB 2019. Pasalnya, siapa yang daftar duluan dan tempat tinggalnya dekat sekolah peluangnya lebih besar diterima.
Kondisi ini menjadi sorotan warganet. Dalam unggahan di akun Instagram @radar_bogor, mereka mengomentari semrawutnya sistem zonasi dan terancam banyaknya siswa yang ke sekolah swasta.
https://www.instagram.com/p/By60XNiHnja/
Sistem Zonasi Banyak Dikeluhkan Orang Tua Siswa, Begini Penjelasan Mendikbud
“Kalo udh bgni apa masih berlaku nem tinggi? Aneh kadang kadang,”komentar akun @thoel_nuri.
“Semoga sekolah luar negeri tak semahal masa lalu. Amin.” sebut @fuadizza.
“Makin canggih makin ribet,” tulis @khadrat.
Sementara itu menurut pengamat pendidikan, Aza El Munadiyan permasalahan yang kembali muncul dalam PPDB tahun 2019 akibat kualitas dan kuantitas pendidikan Indonesia tidak mengalami perbaikan signifikan.
“Zonasi sekolah tidak akan menjadi masalah apabila pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan kuantitas sekolah dengan jumlah calon peserta didik dan standar kualitas sekolah yang merata di semua wilayah. Akibatnya akan terus berlangsung bertahun-tahun kisruh ketika PPDB,” jelas Aza, Kamis (20/6).
