CIBINONG – RADAR BOGOR, Maksimalisasi serapan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor nampaknya kembali tak terealisasi.
Sudah beberapa waktu ke belakang, menuju akhir bulan di paruh tahun ini serapan anggaran selalu telat ‘on fire’. Seperti yang dikhawatirkan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, saat diwawancarai Radar Bogor.
Berkaca pada 2018 lalu, tepatnya pada November, menurut Iwan, masih ada 39 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor yang belum terserap.
Dengan demikian, dari total APBD 2018 sebesar 7,6 triliun, hingga akhir November lalu masih ada Rp3 triliun lagi dana yang menumpuk dan belum bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Bogor.
Secara rinci, ada 41 persen pos belanja langsung dicairkan. Atau, jika dinominalkan jumlah yang dibelanjakan baru sebesar Rp1,6 triliun dari total keseluruhan Rp3,9 triliun.
Sedangkan untuk belanja tidak langsung baru terserap 80 persen. Jika dinominalkan, terserap Rp3 triliun dari total keseluruhan Rp3,7 triliun.
Tak ingin tahun ini, kejadian serupa dilakukan Pemkab Bogor, Wakil Bupati Iwan Setiawan memberikan ketegasan dan warning terhadap masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena serapan anggaran masih minim.
“Memang sekarang juga kan sedang berproses. Yang lelang juga sudah antri. Tapi saya berharap gini, yang belanja langsung ke publik itu jadi prioritas. Kita sudah memberi warning, minta report per bulan,” tegas Iwan pada Radar Bogor, kemarin.
Laporan tersebut, terutama pemberkasan untuk diserahkan kepada tender. Di akhir bulan ini, kata Iwan, pihaknya akan mengevaluasi kembali seluruh SKPD terkait serapan anggaran tersebut.
“Terakhir kita sudah lakukan penekanan terkait serapan itu. Namun untuk laporan per bulan ini kita belum lihat. Jika dilihat laporan sementara, berarti peningkatan serapan ini belum signifikan sesuai keinginan kami,” sambungnya.
Kejadian yang terus terulang setiap tahunnya itu, diakui Iwan menjadi hal yang sangat tidak disukai. Dengan alasan sama bahwa serapan akan terlihat ramai di akhir tahun, menjadi sebuah kebiasaan yang tidak diharapkan.
“Ini yang masih habbit, masih biasa seperti begitu. Paradigma itu yang kemudian harus diubah. Karena kepemimpinan baru ini memiliki keinginan bagaimana pelayanan publik bisa dari awal,” ketusnya.
Masih kata Iwan, banyak pihak terutama masyarakat yang merasakan penderitaan atas keterlambatan penyerapan anggaran ini. Perbaikan jalan misalnya. Luas biasa jika di bulan ini sudah ada pekerjaan jalan yang nilainya besar di Kabupaten Bogor.
“Tapi kalau seperti ini ya sama saja. Kita akan evaluasi dan warning, apa yang kita sampaikan selama ini tidak didengar, tidak diikuti, dan tidak dilaksanakan. Ini akan bersambung dengan proses rotasi mutasi, harus ada perubahan progres,” pungkasnya. (dka/c)
