BOGOR-RADAR BOGOR, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan memberikan Workshop kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengenai Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 di kantor Kementerian PANRB, jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (29/05/2019).
Acara dibuka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh didampingi Sekretaris Deputi RB Kunwas Didid Noordiatmoko juga dihadiri Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sistem penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini hanya memfokuskan pada terlaksananya suatu program atau kegiatan, sementara belum sepenuhnya memperhatikan hasil yang ingin dicapai.
“Kita sudah evaluasi (SAKIP) setiap tahun dan sampai 20 tahun itu-itu saja yang di evaluasi. Ini harus dirubah cara berpikir seperti ini, perencanaan harus berbasis kinerja,” ujarnya.
Dalam mengimplementasikan SAKIP dengan baik, instansi pemerintah harus dapat memfokuskan kinerja pada hasil yang dirasakan oleh masyarakat, mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran dan pemborosan penggunaan anggaran.
“Jadi tidak boleh ada satu rupiah pun anggaran instansi pemerintah yang tidak memiliki hasil atau manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, penilaian SAKIP ini adalah alat untuk mencerminkan pengerjaan anggaran. SAKIP ini juga menjadi landasan perencanaan dan penganggaran.
Mengenai ukuran keberhasilan ada yang harus dilakukan pemerintah daerah, yakni perencanaan dan penganggaran, perbaikan kinerja organisasi dan individu, serta penyusunan struktur organisasi.
“Pemerintahan yang berorientasi kegiatan adalah menetapkan tujuan/sasaran prioritas yang jelas (outcomes) dan menetapkan ukuran tujuan/sasaran,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima berharap penilaian SAKIP tahun ini dapat naik lagi, bahkan Pemkot Bogor menargetkan nilai A dari sebelumnya B dengan nilai 67,43 dan seharusnya nilai A ini bisa dicapai oleh jajaran Pemkot Bogor.
“Saya sudah pelajari semua hasil evaluasi dan perlu bimbingan betul dari Kementerian PANRB, apalagi timing-nya pas karena kita sedang menyusun RPJMD 2019-2024,” ujarnya. (Humpro ;SZ/Indra)
