PARUNGPANJANG-RADAR BOGOR, DPRD Kabupaten Bogor angkat bicara terkait dengan polemik penerapan jam operasional truk tambang yang bakal diterapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin menjelaskan, jika ada elemen masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebenarnya merupakan hal yang wajar.
Menurutnya, kebijakan yang diterapkan untuk jam operasional pasti berdasarkan hasil kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. “Saya yakin dan percaya kepada pemerintah daerah kalau untuk masyarakat kami akan dukung,” ucapnya.
Untuk masalah jam operasional truk tambang, DPRD Kabupaten Bogor beberapa kali pernah terlibat dalam pembahasanya. Bahkan, kata dia, pernah bertemu dengan elemen masyarakat saat mereka menyampaikan aspirasi.
“Hanya saja untuk memanggil pemerintah belum. Tapi kami sarankan untuk duduk bareng dengan masyarakat, pemerintah termasuk kami DPRD, kita cari solusi yang terbaik,” tukasnya.
Sementara itu, Plt Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor menjelaskan, pasca pertemuan dengan BPTJ dan Pemerintah Kabupaten Tangerang belum ada intruksi penerapan uji coba jam operasional yang baru.
“Kami fokus yang lain, meskipun sempat ada penolakan dari AGTJ tapi kan tak ada uji coba baru. Malah Pemda sedang mengupayakan lahan untuk parkir truk dan infonya sudah ada milik Perhutani yang bisa digunakan,” jelasnya.
Pria yang menjabat sebagai Sekdis Dishub Kabupaten Bogor menuturkan, terkait personil yang berjaga pun memang terbatas disetiap pos di jalur tambang. Meski demikian ia sudah menyampaikan dan meminta untuk penambahan jumlah personil.
“Sementara ini ada 34 personil tersebar di empat pos, dan ketika ada penambahan personil artinya anggaran pun perlu ditambah. Karena, kami sedang fokus dengan hal lain yakni kantong parkir dulu,”tuturnya,. (nal/ded/c)
