BOGOR – RADAR BOGOR, Kongres Kebangkitan Mahasiswa milik Aliansi BEM Seluruh Indonesia yang berlangsung di Gedung Auditorium Andi Hakim Nasution IPB, akhir pekan lalu (18-19/5) telah usai.
Kongres yang dihadiri 115 mahasiswa dari 46 perguruan tinggi yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Nusa Tenggara itu melahirkan empat poin penting. Salah satunya, mengecam sikap prespresif pemerintah terhadap kebebasan berpendapat.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah mengatakan, sikap represif pemerintah terhadap kebebasan berpendapat dapat memperkeruh suasana politik nasional.
Mereka menilai sikap pemerintah berlawanan dengan keberlangsungan kehidupan demokrasi bangsa. “Kami berkomitmen untuk mengawal keberlangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia,” ujarnya kepada awak media, kemarin
Aliansi BEM Indonesia juga merespon tragedi kemanusiaan pada pemilu serentak 2019. Pada poin kedua mereka memandang perlu adanya kebijakan data satu pintu untuk memperjelas pendataan korban.
Karenanya pemerintah harus membentuk tim yang bertugas mengevaluasi pemilu dari perspektif kesehatan sebagai pertimbangan pelaksanaan pemilu selanjutnya.
“Kami mengajak setiap elemen untuk melaporkan secara hukum apabila terdapat bukti pelanggaran hukum dibalik meninggalnya perangkat pemilu dan menyerukan agar kasus ini tidak dipolitisasi,” tegasnya.
Untuk menyampaikan tuntutan poin kedua, sambungnya, maka Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk turun pada “Aksi Kemanusiaan” di Gedung DPR pada tanggal 20 Mei 2019.
“Sudah saatnya kita bersatu atas nama kemanusiaan tanpa memandang kelompok atau golongan,” jelasnya.
Poin ketiga, sambung Nurdiansyah, Aliansi BEM Seluruh Indonesia mendapati potensi perpecahan bangsa akibat polarisasi politik.
Demi menjaga keutuhan bangsa, semua lapisan masyarakat diajak untuk secara kritis menanggapi kontestasi politik yang terjadi saat ini.
Sehingga kontestasi di kalangan elit tidak berdampak buruk dan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.
“Apabila memang dibutuhkan sebuah upaya untuk menyatakan pendapat, kami mengimbau agar dilakukan dalam kerangka hukum dan demokrasi,” tuturnya.
Terakhir, Aliansi BEM Seluruh Indonesia memandang banyaknya korban jiwa dan polarisasi masyarakat yang terjadi tidak lepas dari sistem pemilu serentak 2019.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi sistem pemilu serentak. “Kami juga siap terlibat aktif dalam melakukan evaluasi sistem pemilu 2019,” ungkapnya.
Nurdiyansyah menegaskan bahwa ketetapan kongres tersebut tidak terafiliasi politik dan independen. “Aliansi BEM seluruh Indonesia menyatakan secara tegas tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun sehingga secara independen dapat menetapkan langkah gerak ini,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor IPB Arif Satri mengungkapkan, terdapat dua narasi besar yang perlu disikapi oleh gerakan mahasiswa Indonesia. Pertama, peran mahasiswa dalam mengawal transisi demokrasi. Menurutnya demokrasi Indonesia masih dalam tahapan prosedural belum substansial.
Secara substansial, masih banyak nilai-nilai dan perilaku dalam berdemokrasi yang perlu disempurnakan agar demokrasi bisa lebih matang. Hal ini yang membedakan peran mahasiswa di negara maju dan negara berkembang.
Di mana sistem demokrasi di negara maju sudah mapan dan masyarakatnya sudah matang sehingga peran gerakan mahasiswa dalam pengawalan demokrasi tidak terlalu dituntut.
“Sebaliknya di negara berkembang dengan kondisi masyarakat yg berpendidikan relatif rendah, gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral masih sangat dibutuhkan untuk mengawal proses demokrasi,” bebernya.
Dalam peran tersebut, kata Arif, idealisme dan independensi mahasiswa menjadi sangat penting. Karena itu adalah modal pokok yang melandasi gerakan mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh berbagai kelompok kepentingan. (gal/c)
