Beranda Metropolis Gerakan People Power Terendus di Bogor, Mabes Polri Beri Pengawasan Khusus

Gerakan People Power Terendus di Bogor, Mabes Polri Beri Pengawasan Khusus

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat berkunjung ke redaksi Radar Bogor, Kamis (16/5/2019). Hendi/Radar Bogor

BOGOR – RADAR BOGOR, Polemik soal gerakan ‘People Power’ terus bergulir. Beberapa daerah pun mendapat pengawasan khusus Mabes Polri terkait isu gerakan tersebut.  Bogor salah satunya.

Jalin Sinergitas, Karo Penmas Polri Silahturahmi ke Radar Bogor

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengaku sudah ‘mengendus’ kemunculan gerakan tersebut di masyarakat, namun dinamikanya belum begitu terlihat.

universitas pakuan unpak

Selain Bogor, daerah lain yang juga terindikasi akan adanya people power yakni Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang.

“Kalau di wilayah lain kecil dan kita harapkan tidak terlalu banyak,” ujar Dedi saat berkunjung ke dapur redaksi Radar Bogor, Graha Pena, kemarin.

Polri kata dia, masih terus melakukan pelacakan adanya gerakan yang menjurus ke makar tersebut melalui media sosial.

Ia berharap agar sejumlah pihak, khususnya tokoh agama setempat bisa meredam gerakan yang dinilai inkontitusional itu.

Dedi meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak menerima dengan proses Pemilu 2019 untuk menyampaikan aspirasinya melalui koridor-koridor konstitusional yang disediakan.

“Sampaikan aspirasi lewat koridor konstitusional sesuai Undang-Undang 1998 dengan memperhatikan Pasal 6. Jika pasal itu dilanggar Polri dapat lakukan pembubaran sesuai Pasal 15,” tegasnya.

Perlu diketahui gerakan people power rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019 atau tepat saat KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019.

Gerakan ini digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden nomor urut 02.

Terlepas dari isu makar, Dedi lebih mengkhawatirkan aksi para teroris yang bakal menunggangi momentum Pemilu 2019.

Hal ini terungkap setelah pihaknya menangkap sembilan terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada Selasa (14/5) lalu.

“Mereka ingin menunggangi momentum Pemilu. Yang mereka incar adalah terpecah belahnya masyarakat. Bahkan yang lebih seram lagi menjurus ke civil war (perang saudara),” tutur jenderal polisi bintang satu ini.

Maka dari itu, Mabes Polri akan mengerahkan sedikitnya 32 ribu pasukan untuk mengamankan ibukota pada pengumuman resmi KPU nanti.

“Kita juga memiliki enam ribu pasukan cadangan. Belum ditambah bantuan dari teman-teman TNI,” tuturnya. (cr1/c)