BOGOR-RADAR BOGOR, Menanggapi pengelolaan Transpakuan milik kota hujan yang terseok-seok, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno mengungkapkan penyebabnya.
Menurut dia, pengelolaan Transpakuan dari awal sudah salah penanganan. Dirinya menyoroti program dan kebijakan yang sudah dijalankan oleh Kota Bogor. Namun, Djoko menilai tak satupun dari program itu yang berjalan dengan baik.
Pengamat yang berdomisili di Semarang tersebut mengungkapkan, permasalahan yang selama ini terjadi dikembalikan kepada pemimpinya, terutama walikota. Katanya, bantuan-bantuan teknis dari luar sudah cukup banyak. Pusat sudah bantu, sampai bentuk bantuan berupa fisik seperti bisnya dikasih dan lain sebagainya.
“Kalau walikota punya komitmen politik, Insha Allah bisa, kalau dia setengah-setengah, ya gak bakal bisa. Jujur saja, intinya di Walikota sekarang,” jelasnya kepada Radar Bogor.
Djoko menerangkan, Pemerintah Kota (pemkot) dalam hal ini Wali Kota, harus mencari sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan bisa dipercaya. “Belajar sama Provinsi Jawa Tengah. Cari alumni-alumni STPD yang ada kerja disitu, suruh belajar dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah, bagaimana mengelolanya,” imbuhnya.
Karena, sambung dia, memang pembinaan dari pusat juga kurang. Hal tersebut akan semakin diperparah jika para pejabat pada suatu daerah mental korupsinya masih tinggi. “Tapi jika memang mau mencontoh pasti bisa, sebaliknya kalau mentalnya korup ya pasti susah,” tegasnya.
Djoko menuturkan, perlu ada tindak tegas dan pilihan dari Pemkot. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan secara serius, yakni antara mensubsidi angkutannya atau membuat tatanan baru.
“Artinya begini, sederhananya itu, angkot-angkot yang di Bogor tinggal dipilih. Kalau mau mensubsidi angkot yang sudah ada, ya, silahkan tiru ke kota lainya, semisal seperti di Tabanan Bali yang sudah melakukan hal itu. Kalau mau subsidi, yang penting angkutannya sudah badan hukum,” pungkasnya. (cr2/c)
