BOGOR – RADAR BOGOR, Ratusan massa yang tergabung Forum Kedaulatan Rakyat Republik Indonesia berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Jumat (3/5/2019).
Mereka memadati Jalan Louder Kecamatan Bogor Timur, untuk menyampaikan aspirasinya melalui aksi damai mendorong KPU agar bertindak jujur dalam penghitungan suara Pilpres 2019. Khususnya pasangan nomor urut 02, Prabowo – Sandi, yang mereka yakini menang dalam kontestasi pemilu lima tahunan ini.
Wakil Ketua Panitia Willyuddin Abdul Rasyid Dhani mengatakan, penghitungan suara Pilpres secara realcount di Jawa Barat, khususnya di Bogor, pasangan Capres dan Cawapres 02, dinyatakan menang. Bahkan diyakini terjadi di seluruh Indonesia.
Karenanya, aksi tersebut merupakan ekspresi pembelaan Islam dan rakyat Bogor kepada Bangsa untuk mengamankan amanat rakyat atau kedaulatan rakyat.
“Itulah yang kita harapkan, sehingga Bawaslu dan KPU Pusat kemudian aparat keamanan semuanya jangan main-main dengan amanat kedaulatan rakyat,” ujarnya kepada Radar Bogor di sela aksi.
Keyakinan itu bukan tanpa sebab. Pria yang juga juru bicara Forum Kedaulatan Rakyat itu mengantongi data yang bisa dibuktikan. Dari data itu diduga ada bentuk kecurangan yang perlu diperangi agar negara tidak semakin kacau.
“Sehingga kita ingin menyatakan bahwa kemenangan itu harus dijaga jangan sampai dikhianati, sebab kalau dikhianati maka umat akan bergerak terus menerus sampai tanggal 22 Mei,” tegasnya.
Jika KPU terbukti melakukan kecurangan, lanjut dia, maka masyarakat akan mencap KPU kelompok atau komplotan pengkhianat umat.
“Itu sumpah kita, itu sumpah rakyat Indonesia yang mencintai negara ini supaya tidak dilakukan (kecurangan) oleh aparat-aparat apalagi penyelenggara pemilu,” ungkapnya.
Sementara KPU Kota Bogor sendiri baginya sudah menjalani tugas dengan baik. Diharapkan KPU daerah lainnya serupa. Karena itu, KPU Pusat diminta untuk tidak main-main dalam hal ini.
“Di Bogor pada umumnya tidak ada kecurangan, aksi ini adalah ekspresi untuk menekan KPU Pusat tanpa harus ke sana namun harus didengar, tapi kalau ini tidak didengar kami umat di Bogor akan bergerak sampai tanggal 22 Mei,” pungkasnya. (gal)
