25 radar bogor

Sungai Ciliwung Meluap Sebabkan Banjir dan Longsor, Pengamat Ungkap Ini Pemicunya

Warga saat melihat salah satu jembatan di Cisarua yang putus setelah diterjang luapan Sungai Ciliwung, Sabtu (26/4/2019) lalu.

CISARUA-RADAR BOGOR, Direktur Rumpun Hijau Institut, Sunyoto menyoroti meluapnya hulu Ciliwung, Selasa (26/4/2019) lalu.

Menurutnya, penyebab Hulu Ciliwung meluap memerlukan kajian akademis yang bisa di pertanggung jawabkan.

Lanjut Sunyoto, jika berdasarkan pengamatan umum, faktor utamanya ialah intensitas curah hujan tinggi.

Sunyoto mengatakan, luapan Ciliwung dimulai dari ujung kampung teratas di Kecamatan Cisarua. Dan pada bagian atas hulu merupakan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP). Akan tetapi, ada satu pemukiman warga lainnya yakni Kampung Pondok maupun Perkebunan bunga potong.

“Dari sini saya maksud perlunya kajian khusus. Apakah kampung dan perkebunan itu menjadi penyumbang air terbesar meluapnya hulu Ciliwung,” ungkapnya, Senin (29/4/2019).

Selain dari air limpahan dari rumah warga, Sunyoto membeberkan, mata air Ciburial di Telaga Warna, Telaga Saat dan kumpulan mata air ditambah curah hujan yang tinggi di Cisarua menjadi sumbangsih air yang meluap dari Hulu Ciliwung.

“Tapi kalau kita mengatakan curah hujan sebagai penyebab utama, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu adalah kejadian alam diluar kuasa manusia,” jelasnya.

Sunyoto mengatakan, maraknya pembangunan juga tidak bisa menjadi penyebab utama meluapnya Hulu Sungai Ciliwung. Akan tetapi, berkurangnya ruang resapan air menjadi salah satu faktor luapan air.

“Itu akibat pembangunan perumahan yang mengurangi ruang resapan air. Dan tetap penyebab utama luapan air itu karena curah hujan tinggi,” tuturnya.

Ia mengatakan, moratorium untuk mengevaluasi tentang pengetatan pembangunan perumahan perlu dilakukan untuk mengevaluasi tentang apa yang sudah terjadi.

Sunyoto mengatakan, masalah Puncak dan Sungai Ciliwung sangat kompleks, dikarenakan panorama alam yang mengundang wisatawan maupun investor untuk berlomba-lomba untuk berinvestasi di Puncak.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu memperhatikan ini. Saat berhadapan dengan warga masyarakat perlu solusi bagi mereka, bukan hanya sekedar bicara aturan,” pungkasnya (drk/c)