BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menggelar Sosialisasi Obligasi Daerah.
Kegiatan secara resmi dibuka Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (30/04/2019).
Dalam sambutannya Dedie menyampaikan, di perbincangan awal dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu memberi masukkan agar Kota Bogor kedepannya harus memiliki banyak perubahan. Pertama modalitas dan yang kedua menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2017 tentang pembangunan LRT (Light Rail Transportation) yang lelangnya akan dilaksanakan tahun ini.
Pemerintah memberikan alternatif pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana LRT terintegrasi. Dedie menyebutkan, jumlah pengguna LRT perhari mencapai 120 ribu orang. Sedangkan stasiun akhirnya direncanakan di stasiun Baranangsiang.
“Tanpa ada LRT saja sudah macet apalagi ada LRT, 30 persen dari mereka diprediksi akan pindah dari commuter line ke LRT,” ujarnya.
Ia menyatakan, secara de facto Kota Bogor adalah Ibu Kota Indonesia karena Presiden menetap dan melaksanakan tugasnya di Kota ini. Untuk itu, percepatan pembangunan harus dilakukan.
“Agar Kota Bogor dapat berlari kami melakukan komunikasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah bertanya mengenai formulasi atau rumus apa sehingga Kota Bogor dapat berlari,” kata Dedie.
Dia menyatakan, selain berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, Pemkot Bogor telah melakukan pertemuan dengan banyak pihak, seperti Jasamarga, PT KAI, PT Inkai dan lain-lain membahas mengenai moda transportasi alternatif.
“Kira-kira ada tidak alternatif untuk Kota Bogor. Solusinya adalah adanya monorail yang melintas di Kota Bogor. Untuk monorail ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 700 miliar. Maka dari itu Bapenda harus berusaha mencari,” katanya.
Dedie juga menyinggung mengenai pembangunan GOR. Menurutnya Kota Bogor saat ini belum mempunyai GOR yang memadai. Jadi Pemkot akan membangun stadion yang kapasitasnya 30.000 penonton. Dengan adanya stadion yang memadai ini diharapkan pertandingan tingkat regional dan internasional tidak hanya di stadion Patriot Bekasi dan stadion Pakansari Cibinong, tetapi dapat dilaksanakan di stadion di Kota Bogor.
Demikian pula dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kedepan RSUD harus terus dikembangkan fasilitasnya. Untuk pengembangan ini membutuhkan biayanya setidaknya Rp. 400 miliar.
“Kami pikir ini juga harus dicarikan anggarannya,” ujarnya.
Hadir Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan para pimpinan perangkat daerah. (Humpro :Tria/Indra/Zakiah/Della-SZ)
