HALMAHERA-RADAR BOGOR,Ratusan personel kepolisian di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, berunjuk rasa di halaman Mapolres Halsel kemarin (29/4). Mereka memprotes kecilnya honor untuk pengamanan Pemilu 2019. Padahal, tahapan pemilu molor dari jadwal semula.
Informasi yang dihimpun Malut Post, kemarahan polisi berawal dari obrolan di grup WhatsApp (WAG) komunitas polisi Halsel Sabtu (27/4) sekitar pukul 20.00 WIT. Dalam WAG tersebut, para anggota saling menanyakan besaran honor pengamanan yang dinilai berbeda dari kabupaten/kota lain. Molornya tahapan pemilu juga tak membuat besaran honor mereka ditambah. Pembahasan soal honor itu bocor hingga ke telinga Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Halsel AKP Roy Simangungsong.
Roy lantas menghubungi salah seorang anggota dan memerintahnya menghapus chat soal honor itu. Alasannya, pucuk pimpinan polres marah. Namun, perintah Roy tak digubris. Sekitar pukul 22.00, salah seorang anggota WAG dipanggil untuk menghadap Kapolres AKBP Agung Setyo Wahyudi. Dalam pertemuan itu, Kapolres disebut membanting buku DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) polres di hadapan anggotanya. Dia juga mengancam memutasikan antarprovinsi anggota yang menanyakan soal pengelolaan anggaran pengamanan.
Bukannya keder, para anggota polisi yang rata-rata merupakan bintara itu malah melawan. Mereka kompak absen dalam apel gelar pasukan persiapan pengamanan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halsel Minggu (28/4). Alhasil, yang mengamankan pleno hanya Kapolres, Kabagops, dan beberapa perwira lain.
Pembangkangan itu berlanjut hingga Senin (29/4). Saat apel gelar pasukan di mapolres yang melibatkan instansi lain seperti TNI dan satpol PP, para bintara tersebut justru datang melakukan orasi. Sembari berdemonstrasi, mereka mempertanyakan honor pengamanan pemilu dan ancaman Kapolres memutasi mereka.
Dalam salah satu video yang viral di media sosial, Kapolres mengakui ancaman tersebut keluar lantaran dirinya dikuasai emosi. “Tapi, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan mutasi,” katanya dari atas podium sebelum meninggalkan lapangan upacara karena terus diteriaki anak buahnya.
Para bintara polisi juga mendesak Roy dicopot. Sebab, dia dinilai paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran di polres. Mereka lantas membandingkannya dengan anggota dari kabupaten lain.
Di Polres Halbar (Halmahera Barat, Red), PAM (pengamanan, Red) dalam Kota Jailolo dapat honor total Rp 1,8 juta.
“Di Polres Halsel dalam Kota Labuha cuma dapat Rp 275 ribu. Bahkan, di Kecamatan Pulau Makian hanya Rp 700 ribu, di Obi hanya Rp 800 ribu. Begitu pula di Mandioli hanya Rp 350 ribu. Sementara kami PAM dari 13 April sampai 26 April. Jadi, pasti ada pemotongan,” ungkap seorang anggota dalam demo tersebut.
Demonstrasi para bintara itu membuat apel gelar pasukan batal. Anggota polisi melanjutkan aksinya dengan membakar ban bekas. Mereka kemudian menyerbu masuk mapolres dan menyegel ruang Kabagops.
Wakapolda Malut Kombespol Lukas Akbar A. yang bertolak ke Halsel setelah mendapat informasi demonstrasi baru tiba pukul 18.20 WIT. Dia didampingi Direktur Ditreskrimsus Karo Ops dan Kabid Propam. Tim tersebut langsung melakukan tatap muka dengan pimpinan dan seluruh anggota polres.
Di hadapan bawahannya dan awak media, Lukas mengungkapkan, anggaran pengamanan untuk Halsel sebenarnya paling besar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. “Saya tidak tahu DIPA-nya soal angka pasti, yang pasti Polres Halsel dapat paling besar karena jumlah TPS-nya terbanyak,” ungkapnya. Halsel memang wilayah terbesar di Maluku Utara. Halsel memiliki 30 kecamatan, 249 desa, dan 730 TPS.
Sementara itu, Kapolres dan Wakapolres Halsel yang hendak diwawancarai seusai pertemuan sama-sama tutup mulut. Kapolres tak bersedia mengatakan apa pun dan langsung berlalu. “Nantilah, kalau Pak Kapolres sudah rapat khusus dengan Pak Wakapolda barulah diwawancarai,” kata Wakapolres kepada Malut Post. Sedangkan Kabagops sudah tak terlihat sejak didemo anggotanya.
Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Brigjen Suroto yang diwawancarai di Ternate mengatakan bahwa masalah di Polres Halsel hanya miskomunikasi. Jenderal bintang satu itu menjelaskan, tak ada pemotongan anggaran pengamanan seperti yang dicurigai para anggota Polres Halsel. Anggaran yang tersedia, kata dia, sangat mungkin tak mencukupi lantaran kesalahan perhitungan masa tahapan pemilu.
“Anggota PAM itu kan ada batas waktunya. Misalnya, (tahap) pemungutan-penghitungan tiga hari, pleno lima hari. Namun kenyataannya, anggota harus mengawal kotak suara sejak tanggal 14 (April). Lalu, tahapan juga molor, mulai TPS sampai PPK. Bahkan, sampai sekarang masih ada PPK yang plenonya belum selesai,” ungkapnya.
Kapolda memerinci, tiap anggota yang bertugas pengamanan mendapat honor Rp 171 ribu per hari. Perinciannya, uang saku Rp 53 ribu, uang makan Rp 97 ribu, jasa angkut Rp 12 ribu, dan bekal kesehatan Rp 9 ribu.
“Nah, dalam pelaksanaannya, tahapan pemilu molor di luar prediksi. Bahkan, jadwal yang ditetapkan KPU pun bergeser. Ini bukan kemauan kami, tapi memang situasi lapangan.” (sam/aby/kai/idr/c10/oni)
