BOGOR-RADAR BOGOR, Penataan transportasi menjadi salah satu prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima Arya Sugiarto-Dedie A Rachim, dalam memimpin Kota Bogor lima tahun ke depan.
Hal tersebut ia paparkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor di Gedung Paripurna DPRD Kota Bogor, Senin (22/4/2019).
Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, dirinya tetap akan fokuskan penataan transportasi sebagai prioritasnya kedepan. Kata dia, jika perlu adanya perubahan strategi, maka akan segera diubah. Baik terkait dengan konversi atau yang lainnya. “Harus betul-betul dijadikan atensi,” kata dia.
Selain itu, kesemrawutan di pusat kota juga diatasi secara bertahap. Ada tiga program unggulan untuk mewujudkannya, yakni penataan kawasan Suryakencana, Naturalisasi Ciliwung dan Penataan Kawasan Taman Topi.
“Itu jadi prioritas, selanjutnya kemiskinan, kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, tetap. Kita fokus meningkatkan IPM. Jadi ke depan kualitas hidup warga harus ditingkatkan,” tegas Bima.
Selain itu, ia juga akan menjalankan tiga prinsip pembangunan Kota Bogor untuk mewujudkan visi kota sebagai Kota Ramah Keluarga. Yaitu kolaborasi, integrasi dan akselerasi.
Bima memaparkan prinsip kolaborasi yakni dengan peningkatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
Dimana pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dan mampu menampung aspirasi dari masyarakat yang dimulai dari rembug tingkat RT dan RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan hingga musrenbang kota.
“Tujuannya adalah untuk mempercepat terciptanya iklim pembangunan yang mendorong pada upaya memberi ruang dan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan pembangunan yang sesuai kebutuhannya,” ujarnya.
Kemudian integrasi, kata Bima, upaya mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan pada suatu OPD dapat saling berkombinasi dengan kegiatan pada OPD lainnya dalam mendukung suatu kebijakan prioritas.
Misal penurunan angka pengangguran bukan hanya tangggung jawab Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) saja, namun ada beberapa perangkat daerah yang membantu program tersebut seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian (Distani), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Disdukcapil, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah lainnya.
“Intinya sebuah program dikeroyok bersama-sama antar perangkat daerah, walaupun penanggung jawab utama ada di salah satu perangkat daerah,” terang dia.
Untuk akselerasi, lanjut Bima, saat ini ukuran kualitas pelayanan telah berkembang menjadi prima, ultima, dan optima. Kecepatan dan ketepatan yang memberi kualitas rasa atau manfaat bagi publik menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Bima ingin mendorong adanya inovasi dari OPD untuk mendukung akselerasi pembangunan dengan mengembangkan innovation hub atau “Sentra Inovasi” yang berorientasi pada pelayanan, edukasi, penelitian dan pengembangan, pendampingan serta pemberdayaan masyarakat.
Innovation Hub wajib loyal terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang menjadi filosofi dalam prosesinya.
Sebab, salah satu intervening goal (sasaran antaranya) adalah mendorong bangkitnya semangat publik untuk berinovasi melalui partisipasi aktif dengan cara menyatukan persepsi, meraih eksepsi masyarakat, dan melakukan aksi inovatif agar dapat direspon kemanfaatannya oleh publik.
“Melalui I-Hub diharapkan dapat menjadi sarana pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat diterapkan dengan tujuan menuntaskan problema kehidupan tanpa menimbulkan masalah baru,” bebernya. (gal/c)
