25 radar bogor

Nyaris OTT Caleg, Bawaslu Temukan Gudang Sembako untuk Serangan Fajar di Bogor Selatan

Ilustrasi Bawaslu RI temukan sejumlah masalah di TPS Kota Bogor.
Ilustrasi Bawaslu RI temukan sejumlah masalah di TPS Kota Bogor.
Ilustrasi Bawaslu

BOGOR – RADAR BOGOR, Menjelang pemungutan suara besok, Rabu (17/4/2019), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor mencium adanya gelagat praktik belanja suara yang dilakukan sejumlah calon legislatif (caleg).

Wajib Disimak! Begini Cara Mencoblos di Pemilu 2019, Kenali Surat Suaranya

Bahkan Senin (15/4/2019) dini hari, Bawaslu Kota Bogor hampir saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan salah satu caleg di kawasan Bogor Selatan. Dimana, dari informasi yang diterima bakal ada pembagian sembako kepada masyarakat.

“Namun OTT kami bocor, sehingga kegiatan itu tidak jadi terlaksana. Tapi kami menemukan gudang dimana disimpan sembakau tersebut. Makanya kita terus lakukan pengawasan 24 jam,” kata Komisioner Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Fathoni.

Ia mengatakan, ada 333 caleg yang masuk pengawasan Bawaslu. Perinciaanya166 caleg DPRD Kota Bogor, 44 caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dan 123 orang caleg DPR RI.

“Secara sistemik, kami akan terus memantau sebagai bentuk pengawasan,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhannudin mengatakan pada prinsipnya controlling tetap dilakukan.

Dari tingkat kabupaten hingga pengawas di tempat pemungutan suara (TPS). Soal siapa yang dibidik, Bawaslu Kabupaten Bogor lebih memilih membidik semua peserta.

“Sasaran kita semua, termasuk masyarakat. Pelanggaran money politic ini subjek hukumnya semua orang. Untuk itu masyarakat juga termasuk didalamnya,” kata Burhannudin.

Hingga saat ini, Bawaslu belum menerima adanya indikasi terjadinya praktik politik uang. Termasuk laporan dari pihak manapun.

“Tapi tetap kita awasi. Jangan sekali- kali melakukan, baik memberi atau menerima. Masyarakat harus berani menolak, laporkan, dan jangan coblos pelakunya,” tegasnya.

Tak hanya Bawaslu, pengawasan juga dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang coblosan.

Lembaga anti rasuah itu mengingatkan agar masyarakat jujur dalam memilih dengan cara menolak setiap bujukan atau pemberian uang lewat ’’serangan fajar’’ dan tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang.

’’Sebab, hal tersebut akan mendorong mereka korupsi saat menjabat. Yang terpenting, KPK juga mengajak kami semua memilih calon yang jujur, memenuhi janji-janji kampanye dengan setulusnya,’’ ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (dka/jpg/c)