25 radar bogor

Diacuhkan Pemprov Jabar Soal Penataan Simpang Ciawi, Pemkab Bogor Bentuk Tim Khusus

Harga Lahan Tinggi Ciawi Terancam Batal Punya Terminal
Suasana lalu lintas di Simpang Ciawi.

BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal membentuk tim khuaua untuk menagih bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berencana menata simpang Ciawi.

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno terkait pembangunan pasar kotor di Kabupaten Bogor bagian Selatan.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menilai sinergitas antara Pemkab dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar) belum ada yang konkrit. Sehingga, Pemkab nantinya akan membetuk tim untuk menggalang dana secara aktif.

“Kita jangan bosan untuk mengejar. Bagaimana lobi pada Pemprov DKI untuk menyelesaikan ini,” tuturnya kepada Radar Bogor, Minggu (7/4).

Iwan mengaku, sempat ada pembicaraan secara lisan dengan mantan Wagub Pemprov DKI, Sandiaga Uno untuk melakukan pembangunan pasar kotor. “Nah ini harus di tindak lanjuti, kita tidak bicara pribadi,” katanya.

Selain itu, lanjut Iwan, jangan sampai rencana penataan simpang Ciawi tidak terealisasi hingga lima tahun kedepan. Dan rencana tersebut juga kedepannya diharapkan tidak hanya menjadi wacana.

“Kalau memang tidak bisa (membantu, red) kita ngomong ke publik, wacana ini sudah dari tahun 2009, “ kesalnya.

Iwan juga sempat menyindir dinas terkait Feasibility Study (FS) yang seharusnya memunculkan beberapa lokasi sebagai alternatif.

“FS itu tidak mahal. Kita juga harus flexibel. Kalau hanya satu tidak bisa. Pokoknya harus disitu, tapi minimal tidak jauh dari jalur yang diinginkan masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, wacana penataan simpang Ciawi, dengan membangun terminal terancam gagal. Dikarenakan, harga lahan yang cukup tinggiBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah membenarkan, harga lahan di kawasan Ciawi sangat mahal.

Lanjut dia, sebetulnya yang paling efektif untuk pembangunan terminal menggunakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik swasta. Sehingga, pembebasan lahan tidak perlu di lakukan lagi. “Kita lagi lakukan pendekatan,” ungkapnya

Perihal kebutuhan lahan yang difungsikan untuk pembangunan terminal, lanjut Syarifah, masih ada dua kemungkinan jika ditinjau dari tata ruang. Akan tetapi, lahan tersebut bukan berada di kawasan Ciawi, melainkan di wilayah Cigombong dan Sentul.

“Lahan Ciawi sudah terlalu mahal. Jadi, paling kita geser ke Cigombong. Insyallah nanti gak perlu melalui proses pembebasan,” pungkasnya. (drk/c)