BOGOR-RADAR BOGOR, Sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Walikota Bogor periode 2014-2019, Bima Arya melakukan aktivitas terakhirnya dengan memantau sejumlah logistik Pemilihan Umum (Pemilu) bersama Ketua KPU Kota Bogor Samsudin, Minggu (7/4/2019) malam.
Ya, Bima Arya harus menanggalkan jabatan sebagai Wali Kota Bogor pada 7 April 2019 hingga jam 24.00 WIB atau genap lima tahun saat dilantik pada 7 April 2014 lalu bersama Usmar Hariman.
Untuk mengisi kekosongan jabatan sembari menunggu pelantikan periode kedua Bima Arya bersama wakilnya Dedie Rachim yang rencananya akan dilaksanakan pada 20 April 2019 mendatang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjuk Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor.
“Jadi jam 12 malam ini, pak Sekda akan resmi bertugas sebagai Plh wali kota. Jadi, saya memaksimalkan menit-menit terakhir bertugas sebagai wali kota di penghujung masa jabatan ini untuk memastikan persiapan pemilu lancar,” ungkap Bima Arya saat memantau gudang logistik Pemilu di Bogor Golf, Jalan Semeru, Bogor Barat, Minggu (7/4/2019) malam.
Dari pantauan, Bima Arya tampak mengecek sejumlah kesiapan logistik pemilu, mulai dari surat suara, bilik suara, hingga kotak suara. Bahkan, Bima Arya sempat melakukan tes kekuatan kepada kotak suara dengan cara mendudukinya di gudang Logistik Kelurahan Menteng, Bogor Barat. “Ternyata kuat juga ya diduduki. Jadi aman ya,” terang Bima.
Selain logistik, Bima Arya juga memastikan kesiapan sistemnya, baik transportasi, distribusi dan keamanannya.
“Saya lihat sudah maksimal semuanya, Insya Allah berjalan baik dan lancar. Skemanya, ada waktu yang sudah disepakati, H-4 untuk surat suara sudah distribusikan, H-1 kotak suara sampai ke TPS oleh PPS masing-masing diterima. Belum 100 persen, tapi saya lihat on schedule, H-4 saya rasa sudah rampung semuanya,” jelasnya.
Bima juga menitipkan pesan kepada KPU Kota Bogor untuk memastikan proses Pemilu 2019 di Kota Bogor berjalan tertib, aman dan lancar.
“Yang saya titip lebih kepada kepastian sistem pengamanannya, menjaga kotak suara, surat suara dan distribusi sampai TPS-nya. Kalau lain-lain, logistik stoknya sudah, tinggal aspek pengamannya saja. Kepolisian TNI juga back up full. Satu lagi, dipastikan juga kendaraan yang akan dipakai untuk distribusi logistik harus bersih dan steril dari atribut paslon atau partai untuk mengantisipasi polemik,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Bogor Samsudin menyatakan, bahwa kekurangan logistik berupa bilik dan kotak suara sudah diberikan oleh KPU RI.
“Sekarang sedang menunggu tambahan dari kekurangan surat suara. Karena besok (hari ini, 8 April 2019), KPU RI akan melaksanakan rapat pleno di tingkat pusat terkait dengan kebutuhan surat suara. Setelah pleno, maka mungkin selasa mulai kita terima kekurangannya,” ungkap Samsudin.
“Kebutuhan Kota Bogor 3,6 juta surat suara, kekurangannya yang sudah kami sampaikan 24.000 dari berbagai jenis surat suara,” tambahnya. (Humpro :indra/adt/arvan/pri)
