BOGOR–RADAR BOGOR,Aksesibilitas jalur keluar masuk gedung DPRD Kota Bogor masih terhalang oleh keberadaan Rumah Bersalin Anugrah dan bangunan pangkas rambut.
Pemkot Bogor telah menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan. Namun prosesnya, masih membutuhkan waktu yang panjang.
Sekretaris DPRD Kota Bogor, Borris Derurasman mengatakan, saat ini Pemkot telah menganggarkan dana untuk pembebasan dua bangunan tersebut. Anggaran yang disediakan sebesar Rp10 miliar.
Borris mengakui, keberadaan dua bangunan tersebut membuat pembangunan gedung DPRD yang baru saja diresmikan itu tak maksimal.
Salah satunya terhambatnya akses keluar. Saat ini, akses masuk kendaraan hanya bisa melalui Jalan Pemuda dan keluar ke Jalan Pemuda Kios Pasar Hewan. Harusnya, pintu keluar pun kembali ke Jalan Pemuda.
“Makanya perlu pembebasan sebagai antisipasi ke depan ada bangkitan arus lalu lintas di Jalan Pemuda,” katanya.
Saat ini, pihaknya tengah mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor untuk meminta informasi mengenai alas hak dari dua bangunan tersebut. Jika hasil itu telah didapatkan, maka akan langsung dibahas dengan Kejaksaan selaku Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) untuk tindaklanjutnya.
“Yang penting kami akan konfirmasi dulu ke BPN apakah itu sudah bersertifikat atau belum, kalau sudah ada hasilnya kita akan bahas lagi, kemudian proses selanjutnya menunjuk tim appraisal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, sarana dan prasarana yang lebih baik dinilai masih perlu sejumlah penyempurnaan di beberapa sudut.
Dia ingin gedung rakyat itu memiliki ciri khas kotanya. Seperti penambahan ornamen, tanaman hijau dan nuansa kesundaan. Ditambah tahun ini juga Pemkot Bogor telah menyiapkan anggaran Rp10 milyar untuk pembebasan satu bidang tanah yang belum direalisasikan sebelumnya.
“Kita anggarkan pembebasan lahan yang di depan yang belum dibebaskan sekitar Rp10 milyar,” pungkasnya. (gal/c)
