CIBINONG-RADAR BOGOR, Akibat terlalu lambat melakukan proses lelang beberapa pekerjaan konstruksi, Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin mengultimatum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan lelang pekerjaan ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor.
Berdasarkan catatan ULPBJ, hingga 1 April baru ada enam pekerjaan kontruksi yang diajukan untuk proses lelang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, paket lelang pekerjaan konstruksi yang masuk sebanyak 81 paket.
“Pasti kami minta cepat-cepat, kendalanya apa, tolong bicara dengan Bupati, kalau kendala keuangan ada dari TAPD,” kata Ade Yasin kepada Radar Bogor, kemarin (4/4).
Ade melihat, secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti, hanya sekadar dari kesiapan teknis saja. Dirinya mengaku kerap kali mendorong di setiap rapat bahwa kinerja SKPD dilihat saat dirinya telah menjadi bupati.
“Saya memantau semua kinerja dinas, jadi jangan ada yang lainnya,” kata dia lagi.
Soal lambannya pengajuan lelang pekerjaan konstruksi, politisi PPP itu khawatir akan berdampak pada terhambatnya aktifitas masyarakat saat mudik lebaran.
Ade pun menghimbau agar SKPD terkait segera mengerjakannya dari sekarang. “Sehingga ketika masyarakat mudik, intinya tinggal kesepahaman dari mereka saja,” jelasnya.
Seperti dijelaskan sebelumnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Konstruksi menjadi salah satu yang paling vital, apalagi menjelang hari raya, pekerjaan fisik seperti jalan harus memadai.
Menurut Kepala ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi CW, solusi yang paling bisa dilakukan dalam waktu yang sedikit ini yakni pemeliharaan jalan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat tidak terlayani dengan baik. Dalam kondisi seperti ini yang paling dibutuhkan adalah infrastruktur yang memadai dari pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, ULPBJ Kabupaten Bogor juga mencatat minimnya paket pekerjaan secara keseluruhan. Per tanggal 1 April 2019, baru 76 paket yang masuk. Padahal ditahun sebelumnya pada periode yang sama itu sebanyak 194 paket.
Budi meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih cepat melaksanakan pengajuan proyek pekerjaannya untuk dilelangkan. Ia mengaku khawatir paket pekerjaan akan menumpuk di akhir tahun dan tidak menutup kemungkinan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ditahun 2019 ini.
“Saya sangat berharap SKPD mempercepat pemasukkan dokumennya untuk dilelangkan. Ini berbahaya, selain bisa mengganggu juga bisa menyebabkan tingginya SiLPA di akhir tahun nanti,” kata Budi.
Menurutnya keterlambatan pengajuan, kata dia, bisa membuat ULPBJ keteteran untuk melakukan kroscek berkas lelang yang dikerjakan terlebih jumlahnya yang tidak sedikit.
“Belum lagi nanti ditambah masalah gagal lelang. Lalu berkas atau dokumen yang kurang dalam persyaratan yang diharuskan. Kami berharap SKPD mempercepat proses pelelangan,” tandasnya. (wil/c)
