CISARUA-RADAR BOGOR, Selain masalah penyusutan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga memiliki persoalan lain yakni kepemilikan lahan yang didominasi orang luar Kabupaten Bogor.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian wilayah Ciawi, pun kini mengalami kesulitan untuk mendorong peningkatan produksi pertanian.
Kepala UPT Pertanian Wilayah Ciawi, Teguh Iriyanto tak menampik masalah tersebut. Untuk lahan pertanian secara umum di Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua sebagain besar dikuasai orang luar Bogor.
Artinya, penduduk setempat hanya menguasai lahan 2.000 hingga 3.000 meter persegi dari total 1.200 hektare lahan pertanian. “Itu yang masih hak milik. Tapi rata-rata sudah orang luar,” ujar Teguh kepada Radar Bogor, Senin (1/4).
Ia menuturkan, Pemkab Bogor saat ini tengah berupaya untuk mempertahankan lahan yang memang statusnya difungsikan sebagai lahan pertanian, baik itu lahan sawah maupun non sawah.
“Langkah ini dilakukan untuk mengurangi perubahan fungsi lahan. Tujuannya untuk keamanan dan ketahanan pangan, semoga bisa dipertahankan,” katanya.
Melalui pendataan yang dilakukan UPT Pertanian Wilayah Ciawi, lanjut Teguh, Puncak Bogor busa mempertahankan 1.200 hektar lahan pertanian. Keseluruhan luas lahan tersebut dibagi pada tiga kecamatan yaitu, 300 hektar di Kecamatan Cisarua, 300 hektar di Megamendung dan 600 hektar di Ciawi.
“Tapi dari kesuluruhan lahan bukan hanya ditanami padi, melainkan sayur atau holtikultura. Tapi status lahan masih tetap untuk pertanian, “terangnya.
Berkaitan dengan ketahanan pangan dengan lahan yang cukup minim, kata Teguh, untuk padi di wilayah selatan hanya mencukupi 40 persen saja dari kebutuhan. Sehingga, para petani harus mengupayakan pola tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jadi petani melakukan pola tanam holtikultura atau sayuran agar bisa panen satu bulan sekali. Ketimbang menunggu padi yang dipanen 4 bulan sekali,” tandasnya. (drk/c)
