BOGOR – RADAR BOGOR, Rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) Indonesia-China di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ternyata tidak melibatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor.
Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bogor, tidak ada wilayah di kabupaten yang akan dijadikan kawasan ekonomi khusus.
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan sampai saat ini baik pemerintah pusat, pengusaha maupun pemilik lahan di kecamatan Jonggol belum berkoordinasi dengan pemkab terkait KEK Jonggol.
“Kalau satu daerah mau dijadikan KEK, pembahasan dengan pemerintah daerah harus intens. Kami baru menganggap itu baru sebatas wacana, belum sampai pada prosedurnya. Karena prosedurnya itu pembahasan intens,” ungkapnya kepada Radar Bogor, kemarin (27/3).
Untuk membangun KEK memang bukan perkara mudah. Wanita yang akrab disapa Ipah itu memaparkan ada syarat-syarat yang perlu disiapkan sebelum mendirikan KEK. Diantaranya menentukan batas wilayah, serta jenis dari KEK-nya sendiri.
“Ada persyaratan misalnya KEK apa. Seperti mandalika itu wisata, tanjung lesung yang di Banten itu wisata. Ada juga KEK yang multi, misalnya industri. Nah ini KEK (Jonggol) yang mana. Itu harus sampai detil,” paparnya.
Secara terang-terangan Ipah menyatakan bahwa pihaknya belum mengantongi kajian KEK yang akan dibangun di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Untuk mengkajinya pun membutuhkan waktu relatif lama, kemudian berjenjang hingga ke level kementerian.
Ia menduga, apa yang akan ditawarkan Pemerintah Indonesia saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutera modern pada April 2019 di Tiongkok hanya sebatas penjajakan. “Mungkin kalau sekedar menawarkan saja, itu sah sah saja. Menawarkan misalnya bisnis to bisnis,” kata Ipah.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia akan menawarkan 28 proyek senilai USD 91,1 miliar atau setara Rp1.295,8 triliun kepada pemerintah Tiongkok pada KTT kedua The Belt and Road Initiative atau Jalur Sutera modern April 2019 . Pembangunan kawasan ekonomi khusus Indonesia-China di Jonggl menjadi satu dari puluhan proyek yang akan ditawarkan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, M Rizky, pihaknya memiliki banyak catatan jika rencana itu jadi diwujudkan. Salah satunya mengenai pengelolanya yang wajib dari Kabupaten Bogor.
“Kita tidak anti moderenisasi. Kalau memang konteksnya seperti itu, alangkah lebih baik pengelolaannya, pekerjanya, managemen dan sumber daya yang menghidupkan kegiatan tersebut harus dari Kabupaten Bogor,” ucapnya.
Banyak efek positif menurutnya yang bisa diambil dari KEK. Ia mewanti-wanti agar Pemkab Bogor dilibatkan dalam hal perencanaan hingga pengawasan.
“Jangan sampai nanti yang kerjanya orang sana, saya tidak mau. Atau pengelolaannya kami tidak dilibatkan,” kata Politisi Partai Gerindra itu.
Ia berharap, rencana tersebut bisa menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar. Dengan harapan efek positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Jonggol.
Terpisah,Tokoh Masyarakat Bogor Timur, Tjetjep Wijaya mengatakan informasi pembangunan KEK di Jonggol sebenarnya sudah lama beredar di masyarakat namun masih simpang siur. Namun namanya bukan KEK ketika itu. Dari informasi yang dia dapat Jonggol akan dijadikan kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan industri Delta Mas.
“Saya sebenarnya sudah lama mendengar informasi ini. Yang mana ada satu kawasan industri yang nantinya akan bersambungan dengan Delta Mas. Lahanya 730 hektare,”katanya.
Tetapi dia khawatir warga Jonggol hanya akan menjadi penonton. Makanya pemerintah daerah harus hati-hati dalam memberikan izin. Walaupun dia mendukung jika Jonggol dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus. “Tapi dengan catatan,menguntungkan bagi kabupaten Bogor. Khususnya warga jonggol,” tegasnya.
Senada diungkapkan Tokoh Masyarkat Bogor timur lainnya, Rusmin Nuryadin. Pria yang juga praktisi pariwisata Kabupaten Bogor itu mengaku Kawasan Ekonomi Khusus di Jonggol akan mendongkrak pendapatan daerah. Seperti Kawasan Ekonomi Khusus di Johor, Malaysia.
“Tentu selaku praktisi pariwisata sangat setuju dengan menempatkan Jonggol sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat setempat melalui plasma penduduk setempat dalam keterlibatannya,” tuturnya. (fik/all/c)
