BOGOR – RADAR BOGOR, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan 5.000 sertifikat kepada warga Bogor di Area Parkir Bogor Nirwana Residence (BNR) Kecamatan Bogor Selatan, kemarin (21/3).
Jumlah itu terdiri dari 4.000 sertifikat untuk masyarakat Kota Bogor dan 1.000 sertifikat untuk masyarakat Kabupaten Bogor.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta masyarakat mengangkat sertifikat yang diterima. Dia menghitungnya satu persatu. Hal itu dilakukannya untuk memastikan bahwa masyarakat yang hadir benar-benar memilikinya.
“Saya ingin pastikan bahwa yang memegang sertifikat ini semua yang hadir, bukan hanya yang di depan dan di belakang penonton,” katanya saat memberikan sambutan.
Jokowi -sapaan akrabnya- menuturkan alasannya yang serius memperhatikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebab selama berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sengketa maupun konflik tanah selalu ada di mana-mana. Lantaran masyarakat tak memegang bukti hukum atas tanahnya.
“Ada tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta, banyak sekali,” ungkapnya.
Seharusnya, sambung dia, sertifikat yang dimiliki masyarakat di seluruh tanah air sebanyak 116 juta. Namun data di tahun 2015 yang keluar baru 46 juta. Artinya masih kurang 80 juta sertifikat lagi.
Pengurusan yang tidak mudah, membuat sertifikat tanah hanya bisa dikeluarkan sebanyak 500 ribu pertahun. Jika terus dibiarkan maka masyarakat perlu menunggu 160 tahun lagi agar sertifikat itu bisa dimiliki. “Inilah kenapa kita percepat sertifikat, supaya tidak ada sengketa,” tegasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Ery Juliani Pasoreh mengatakan, sertifikat PTSL yang dibagikan Presiden Jokowi sebanyak 4.000 untuk warga Bogor terdiri dari dua kecamatan. Yaitu Bogor Barat dan Bogor Selatan. “Itu PTSL 2018 sisa yang belum dibagi, karena 2018 baru dua kecamatan,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Dia mengaku masih ada sisa sertifikat 2018 yang belum diserahkan kepada masyarakat antara 4.000 hingga 8.000 sertifikat. Secara bertahap akan diselesaikan dengan batas waktu Maret 2019. Penyerahannya tak secara simbolis oleh Presiden. Karena dilakukan setiap pekan di kelurahan masing-masing.
“Maret ini sudah harus terbagi semua dan kami sudah cetak tinggal membagi saja, perlu koordinasi dengan lurah sebagai pimpinan wilayah agar bisa menyerahkannya,” tutur dia.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menambahkan, dengan adanya alas hak maka kepemilikan rumah memudahkan pemerintah daerah untuk menyalurkan program-program bantuan. Salah satunya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar menjadi rumah yang layak.
“Jadi kalau sertifikatnya sudah di tangan, insya Allah kepastian hidup akan lebih besar, insya Allah pemerintah daerah akan meningkatkan komitmen untuk membangun rumah tidak layak menjadi layak jika bapak dan ibu memiliki sertifikatnya,” pungkas dia. (gal/c)
