BOGOR – RADAR BOGOR, Biaya pengadaan soal ulangan SD Rp27.500/siswa yang “dipungut” oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) mendapat perhatian banyak orang. Tak terkecuali Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor.
Kepada wartawan Kepala Kejari Kota Bogor Yudi Indra Gunawan mengatakan masih mempelajari penggunana dana tersebut.
Namun langkah pertama yang akan dilakukan korps Adhiyaksa itu adalah dengan mengklarifikasi lebih dulu kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.
“Kejaksaan dalam hal ini tentu perlu melakukan klarifikasi dulu ke disdik,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Sebagai informasi pengadaan soal ulangan SD Rp27.500/siswa diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD Kota Bogor yang dikoordinir K3S. Biaya ini untuk mencetak soal ulangan tengah semester dan akhir semester (UTS-UAS).
Dalam perjalannya, biaya pengadaan soal ternyata cukup tinggi. Sebab ada sekolah yang secara mandiri membuat soal ulangan mampu membuat soal ulangan dengan harga yang lebih murah. Yakni Rp17 ribu/siswa.
Yudi mengimbuh belum bisa berbicara banyak karena tak mengetahui detil permasalahannya. Hanya saja dia menilai Disdik yang lebih memiliki kapasitas untuk menjelaskan secara detail permasalahan yang terjadi. Sebab telah menjadi pembicaraan di masyarakat.
“Disdik harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan mengklarifikasinya, karena sudah menjadi pemberitaan di publik,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan akan mengevaluasi kembali biaya pengadaan soal ulangan yang diambil dari dana BOS.
Menurut dia biaya Rp27.500/siswa perlu dikoreksi kembali. Jangan sampai, penggunaan dana BOS untuk ujian/ulangan dipaksakan. Menurut dia, nominal pembuatan soal harus dibuat atas dasar kebutuhan sekolah itu sendiri. “Dan terpenting harus dibuat regulasinya,” ujarnya.
Ade menilai dana BOS harus dialokasikan sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai justru menjadi beban untuk para siswa. Meskipun, kebutuhan dalam membuat soal juga diakui Ade memerlukan anggaran.
“Namanya mencetak (soal) kan memerlukan anggaran. Menyusun soal juga perlu ada honor. Tapi jangan juga dalam penggunaanya ada kepentingan-kepentingan yang lain,” beber dia.
Terkait biaya pengadaan soal Rp27.500/siswa Ade mengaku tak tahu banyak. Yang pasti dia menegaskan pemanfaatan dana BOS untuk kepentingan ulangan perlu direvisi.
“Besaran biaya pembuatan soal harus dirumuskan, didiskusikan kembali. Kebutuhannya berapa. Baru bisa dimanfaatkan kebutuhan itu,” tutupnya (gal/dka/d)
