25 radar bogor

Biaya Perbaikan Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun Ini Membengkak

Kondisi salah satu sekolah di Kecamatan Tanjungsari yang rusak setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang.

CIBINONG-RADAR BOGOR, Perbaikan infrastruktur sekolah menjadi prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Ade Yasin-Iwan Setiawan.

Tahun ini, rencananya Pemkab Bogor akan membangun ruang kelas baru (RKB) sebanyak 173 SDN dan 32 SMPN dengan APBD 2019 mencapai sekitar Rp101 miliar.

Biaya tersebut dianggap Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia kemahalan. Nilai anggarannya disebut Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah membengkak dari apa yang sudah diasumsikan sebelumnya.

Ia mencatat, hingga tahun 2017, ada sebanyak 6.265 ruang kelas SD dan SMP di Bumi Tegar Beriman dengan kondisi rusak. Bukan hanya ruang kelas, sebanyak 68 sekolah tidak memiliki perpustakaan, dan 632 sekolah memiliki perpustakaan tapi dengan kondisi rusak.

“Khusus fasilitas toilet, hampir setiap sekolah sudah memiliki. Tapi, 3.222 toilet di antaranya mengalami rusak ringan dan sedang, serta 578 toilet lainnya rusak berat,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Selasa (19/3/2019).

Berdasarkan hitungannya, untuk memperbaiki satu ruang kelas SMP membutuhkan dana sekitar Rp90 juta. Kemudian, untuk membangun satu perpustakaan berdasarkan estimasinya membutuhkan Rp296 juta. Sedangkan untuk membangun satu toilet baru, membutuhkan Rp48 juta.

Namun, di tangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor anggarannya menjadi bengkak. Terbukti, dari rencana kegiatan pada tahun 2019, untuk memperbaiki satu ruang kelas SMP, Pemkab Bogor menganggarkan sekitar Rp340 juta. Untuk membangun satu perpustakaan, Disdik menganggarkan biaya sekitar Rp325 juta. Sedangkan, untuk membangun satu toilet dianggarkan sekitar Rp140 juta.

Kepala Disdik Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengungkapkan, pembangunan RKB dan rehabilitasi sekolah rusak ini sewaktu-waktu bisa bertambah. Karena, belum termasuk yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat lewat APBN atau yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Yang kita petakan itu baru dari APBD. Kemungkinan bisa bertambah. Karena pemerintah pusat juga punya data soal sekolah rusak jadi bisa turun langsung dan dipastikan tidak akan bentrok dengan Pemda,” tukasnya.(fik/c)