25 radar bogor

Bawa Spanduk dan Poster, Warga Tuntut Pemkot Bogor Buka Jalur R3

Warga Jalur R3 protes

BOGOR-RADAR BOGOR,Meski sudah diupayakan musyawarah berkali-kali, namun masih belum ada jalan keluar terkait polemik Jalan Regional Ring Road (R3). Akibatnya, amarah warga sekitar pun sudah tidak terbendung lagi. Mereka protes dan mendesak jalan itu agar dibuka kembali.

Hari ini, Senin (11/3), Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan musyawarah kembali dengan pihak pemilik lahan R3.

Seharusnya pertemuan kali ini berbuah kesepakatan antara keduanya soal angka kompensasi dan transparansi nilai appraisal, karena sudah melebihi batas tempo satu bulan lamanya sejak hasil appraisal itu diterima empunya lahan pada 8 Februari lalu.

Kuasa Hukum Pemilik Lahan Renno Catur Nugraha mengatakan, jika dalam pertemuan nanti permintaan laporan kompensasi sejak 2014 hingga 2018 tertuang dengan jelas maka kemungkinan sepakat akan ada.

Hanya saja, jika pemerintah masih saja tidak mengikuti aturan, maka pihaknya tetap pada pendirian dengan melakukan upaya hukum lain. Karena sudah tertuang dalam undang-undang, pihak pemilik selama 14 hari berhak untuk mengajukan keberatan.

“Senin (11/3) setelah ada laporan dari KJPP kita mengkaji saat itu juga, apakah sesuai atau tidak, kalau sepakat maka akan dibuat adendum, setelah itu baru akan ada pembayaran,” ungkapnya.

Dia juga berharap polemik ini bisa segera dituntaskan. Hanya saja perlu kejelasan dasar hukum yang difasilitasi Pemkot Bogor.

“Kalau memang pihak Pemkot tidak bisa memfasilitasi atau memberikan apa yang kami minta mengenai kejelasan dasar hukumnya maka kemunngkinan deadlock,” kata dia.

Dampak dari permasalahan itu dirasa terlalu lama, warga yang dirugikan pun tak segan lagi untuk menyampaikan protesnya. Penutupan Jalan Regional Ring Road (R3) yang telah berjalan selama 79 hari menjadi puncak kegeraman warga. Kemarin (10/3), ratusan warga melakukan aksi damai tepat di tempat penutupan jalan yang terletak di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Penanggungjawab aksi Damai Andri Susanta mengatakan, gerakan yang dilakukan warga semata untuk menyuarakan aspirasinya yang ingin jalan R3 kembali dibuka. Melalui gerakan moral diharapkan para pihak yang bersengketa atas lahan tersebut bisa mengedepankan kepentingan masyarakat umum.

“Keinginan kami agar jalan R3 bisa segera difungsikan kembali sebagaimana fungsinya karena merupakan akses jalan strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya kepada Radar Bogor usai melakukan aksi.

Gerakan moral yang menuai banyak dukungan itu diawali dengan longmarch dari ujung Jalan R3 di Parung Banteng hingga titik penutupan jalan. Warga yang tergabung dari Perumahan Mutiara Bogor Raya, Graha Pajajaran, Griya Katulampa, Bogor Riverside, warga Parung Banteng dan sekitarnya ini bersama-sama menandatangani spanduk yang mereka bawa sebagai bentuk kekecewannya.

“Alhamdulilah dukungan warga katulampa yang sangat luar biasa dan berjalan sangat lancar sesuai tujuan aksi damai,” kata pria yang juga Ketua RW 15 Perumahan Mutiara Bogor Raya itu.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan mengungkapkan, polemik R3 karena sudah menjadi akta van dadding atau akta perdamaian yang sudah disahkan oleh pengadilan seharusnya memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Sehingga seharusnya itu menjadi main para pihak.

Dia merasa, jika pemilik berkeberatan terkait kompensasi masa tunggu, menurutnya masa tunggu ini sudah dikompesir dengan nilai tanah saat ini atau hasil appraisal terbaru. Tentunya nilai tanah saat ini dibanding dengan nilai sebelumnya sudah berbeda. Dia meyakini ada kenaikan komersial.

“Kecuali kalau tanah itu tetap dinilai dengan nilai lama, maka wajar jika ada keberatan terhadap masa tunggu,” ungkapnya.

Harusnya, sambung dia, para pihak dapat melihat kepada kepentingan yang lebih besar. Yaitu kepentingan masyarakat.

“Sebenarnya tidak perlu ada deadlock lagi, para pihak bisa balik lagi ke hasil putusan pengadilan, para pihak berunding dan melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat,” tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku, dirinya sempat mendengar secara lisan dari tim appraisal pada musyawarah pertama bahwa kompensasi yang dimaksud dalam masa menunggu dari penetapan hingga waktu pembayaran. Tetapi terlepas dari itu, pemilik lahan tetap ingin mendapatkan penjelasan secara tertulis.

“Itu belum bisa kita peroleh, hari ini seharusnya terakhir musyawarah,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin (8/3).

Kendati demikian, kata Ade, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, pada musyawarah sebelumnya yang menyatakan jika pada musyawarah kali ini tim KJPP siap menyampaikan hasil laporan dan kajian.

Sehingga Ade berharap hasil itu juga disampaikan secara tertulis. “Jadi Senin itu tuntas, mau setuju atau tidak pokoknya harus sudah ada keputusan,” tuturnya.(gal/c)