25 radar bogor

Pro Kontra Tak Menyebut Nonmuslim Kafir, Ini Penjelasan PBNU

Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.

JAKARTA-RADAR BOGOR, Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 untuk tidak menyebut orang nonmuslim sebagai kafir menimbulkan pro dan kontra. Namun, PBNU menyatakan bahwa keputusan ini lebih bersifat ajakan.

NU Minta Warga Nonmuslim Tidak Disebut Kafir, Ini Alasannya

Sekjen PBNU Ach. Helmy Faishal Zaini mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan respons atas suatu kondisi di masyarakat yang cenderung sangat mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain.

“Bukan hanya kepada nonmuslim, tapi juga kepada sesama muslim yang berbeda jalan dalam perjuangan. Saya sama Kiai Said (ketum PBNU,Red) juga bolak balik dikafir-kafirkan orang,” kata Helmy pada Jawa Pos seusai penutupan Munas.

NU Minta Tak Sebut Nonmuslim Kafir, Ketua MUI : Saya Kurang Setuju

Helmy mengatakan NU ingin meluruskan pemahaman kafir yang selama ini berkembang. Keputusan Bahtsul Masa’il kata Helmy adalah sebentuk respons ulama terhadap konsep kewarganegaraan di negara bangsa yang dianut oleh Indonesia.

Mantan Menteri Desa ini menuturkan bahwa konsep negara yang dinaut oleh Indonesia adalah darussalam, maka apa yang menjadi keputusan terkait konsensus nasional, harus ditaati oleh siapapun dan oleh agama apapun.

“Maka dalam konteks itu tidak ada dikotomi muslim – kafir, makanya ada konsep Muwatonah dan citizenship,” jelasnya.

Dalam pembahasan Bahtsul Masail, Helmy menyebut para ulama sudah menyebutkan dalam sejarah islam. Nabi Muhammad menyebut mereka yang beragama dengan “Ahlul Kitab”, mereka yang tidak bertuhan dan tidak beragama, merekalah yang disebut kafir.

Dalam pembahasan Bahtsul Masail, Helmy menyebut para ulama sudah menyebutkan dalam sejarah islam. Nabi Muhammad menyebut mereka yang beragama dengan “Ahlul Kitab”, mereka yang tidak bertuhan dan tidak beragama, merekalah yang disebut kafir.

Helmy mengatakan keputusan ini akan disosialisasikan secara luas. Tujuanya adalah mengajak untuk mengubah cara pandang dalam melihat saudara non muslim sebagai saudara sebangsa. Apalagi dalam konteks muamalah.

“Kita saling butuh. Mau beli beras misalnya yang jual Tionghoa, ya tetap kita beli. Sebaliknya kalau toko beras lagi membangun, perlu tukang atau semen, yang jual haji Abidin kan ya juga butuh. Masa beli beras harus cari yang satu agama,” paparnya .

Helmy juga menegaskan bahwa keputusan Munas ini tidak dalam rangka mengubah atau menghapus konsep kafir yang ada di Al Quran. “Ini kan belum belum sudah ada hoaksnya, katanya NU mau menghapus surat al-Kaafirun, salah lagi (NU,red),” katanya.

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengungkapkan, dalam konteks pemerintahan negara bangsa yang dikenal dengan istilah muwathonah atau citizenship, tidak dikenal istilah kafir.

“Seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan konstitusi,” katanya dalam pidato sambutannya dalam penutupan Munas, Jumat (1/3).

Said menyandarkan pendapatnya pada sejarah nabi. Saat periode Makkah, istilah kafir dialamatkan pada penduduk mekkah yang masih menyembah berhala alias penganut Paganisme, animisme, klenik dan gnostik yang tidak memiliki kitab suci

Pasca Hijrah di periode Madinah, tidak ditemui lagi istilah kafir bagi penduduk Madinah yang tidak memeluk Islam. “Padahal, di Madinah sendiri ada 3 suku pemeluk Yahudi seperti Bani Nadhir, Qainuqa, dan Quraizah,” kata Said.

Acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU ke 8 ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Poin poin rekomendasi yang dihasilkan dari 3 Bahtsul Masail yakni Waqiiyah (aktual), Maudluiyah (tematik), dan Qanuniyah (regulasi) diserahkan pada Wapres sebagai representasi pemerintah. (jpg)