25 radar bogor

Segera Cair, Lurah Masih Bingung Manfaatkan Dana Kelurahan

Ilustrasi

BOGOR-RADAR BOGOR, Maret 2019 ini, seluruh kelurahan bakal mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat. Namun sayang, dana tersebut membuat beberapa lurah kebingungan lantaran belum ada sosialisasi terkait peruntukannya. Terlebih lagi dana tersebut dikhawatirkan tumpang tindih dengan program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Bogor.

Salah seorang lurah di Kota Bogor yang enggan dikorankan namanya, mengaku pada Maret ini pihaknya akan mendapat transfer dana kelurahan. Namun dirinya masih bingung dengan peruntukan dana kelurahan tersebut lantaran belum ada sosialisasi. “Kalau dana desa kan sudah ada aturannya, apa kita juga merujuk ke peraturan tersebut,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kecamatan Bogor Tengah.

Pria paruh baya itu menilai kebijakan yang digagas pemerin­tah pusat terlalu cepat, hingga membuat khawatir dengan tumpang tindih program-pro­gram yang lainnya. “Harusnya ada persentase penggunaan dana tersebut. Seperti peng­embangan masyarakat sekian persen, infrastruktur sekian persen dan beberapa yang lain­nya,” pintanya.

Selain dana kelurahan yang baru ini, menurutnya, di kelu­rahan sudah cukup banyak program yang masuk, dari pro­gram dinas-dinas yang diajukan saat musrembang atau dana pokok-pokok pikiran dewan.

“Seperti jalan lingkungan yang kita ajukan ke dinas, lalu tiba-tiba program pokir ada juga di program yang sama juga. Ditambah ada dana kelurahan ini,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Bogor Hanafi mengatakan, un­tuk 2019, Pemerintah Kota Bo­gor mendapat anggaran dana kelurahan sekitar Rp25 miliar.

Dana tersebut nantinya akan didistribusikan kepada 68 kelurahan yang ada di enam ke­camatan di Kota Bogor. “Jadi setiap kelurahan dapat sekitar Rp370 jutaan,” jelasnya kepada Metropolitan (Radar Bogor Grup), kemarin.

“Secara garis besar, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis peruntukan dana desa sudah diatur dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018,” sambung Hanafi.

Pemkot Bogor juga mengaku tidak akan membatasi perihal penggunaannya, baik secara fisik maupun program pembi­naan masyarakat. Hal itu lanta­ran pihak kelurahan yang lebih mengerti dan tahu kebutuhan­nya.

“Kita tidak membatasi berapa yang harus dianggarkan pada fisik dan berapa yang harus di­anggarkan dalam bentuk pem­berdayaan. Pihak kelurahan yang lebih paham itu. Yang pasti kita akan berikan pembekalan ke­pada semua kelurahan dari sisi perencanaannya, pelaksanaan, pengadaan, dari sisi pengawa­sannya seperti apa,” bebernya.

Disinggung soal adanya po­tensi benturan program dengan Pokir DPRD, Hanafi menegaskan hal tersebut dipastikan tidak akan terjadi. Sebab, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah pembekalan bagi aparatur ke­lurahan dalam menggunakan dana yang bersumber dari pe­merintah pusat itu.

“Kita berikan mereka pema­haman agar pada pelaksanaan­nya nanti bisa tepat sasaran. Kalau soal bentrok dengan pokir dewan itu tidak akan terjadi, soalnya mereka kita berikan pembekalan terlebih dahulu. Tidak boleh satu kegiatan diin­tervensi dua anggaran. Makanya kita adakan pembekalan khu­sus. Pokoknya semuanya harus di luar pokir,” jelasnya.

Ia juga akan mengimbau ke­pada pihak kelurahan untuk memprioritaskan progam atau kegiatan yang bersumber dari musrembang, yang belum te­ranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik sarana maupun program yang bersifat pember­dayaan.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Pemerintahan Yus Fi­triadi menjelaskan, dana kelu­rahan yang diberikan pemerin­tah pusat seharusnya mengacu kepada tiga prinsip dalam pen­distribusiannya. Intinya bagai­mana dana desa itu dapat ber­kontribusi besar kepada masy­arakat dan segala bentuk per­masalahan yang ada di desa maupun kelurahan yang ada.

“Pertama prinsip penyaluran dana desa itu sendiri, kedua pijakan hukum atau regulasi yang jelas terhadap peruntukan dana kelurahan, ketiga kemam­puan jajaran pendamping desa itu sendiri,” bebernya.

Jika tiga prinsip utama tidak terpenuhi, sambungnya, dana kelurahan dipastikan tidak akan memberikan dampak positif sebagaimana mestinya.

“Kalau tiga prinsip utama itu tidak ter­penuhi, tentu ini akan menim­bulkan tiga masalah baru. Per­tama transparansi peruntukan dana kelurahan, tidak menjadi solusi konkret atas permasalahan yang ada di kelurahan, hingga penyelewengan dana oleh oknum pemerintahan di kelurahan. Tentu ini yang perlu diwaspadai,” tutupnya.(ogi/c/mam/run)