TAMANSARI-RADAR BOGOR, Berbeda dengan dulu, nasib pengrajin sepatu dan sendal, Kecamatan Tamansari, terus mengalami keterpurukan. Bahkan, tak sedikit para pengrajin beralih profesi untuk memperkuat perekonomiannya.
Seperti dikeluhkan, mantan pengrajin sepatu, Onim Setiawan, saat dirinya beserta pengrajin lainnya diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Prof, Dr Ahmad Erani Yustika, di Aula Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Rabu (27/2/2019).
Onim menuturkan, usaha sepatu dan sendal terus menurun sejak tahun 1990. Bahkan, untuk mendapatkan keuntungan dari pembuatan sepatu dan sandal, saat ini juga sudah sangat sulit. “Penyebabnya itu karena sekarang toko sepatu dan toko kulit juga ikut menjadi pengrajin sepatu. Itu yang mematikan usaha pengrajin sepatu di Tamansari,” ungkapnya.
Terkait dengan kesejahteraan perekonomian, Onim menuturkan, para pengrajin sepatu dan sandal di Tamansari sendiri saat ini hanya sebatas kuli. Karena, para pengrajin hanya mengerjakan bahan yang sudah diberikan, dan kemudian menerima upah. “Upahnya juga dibawah standart. Jadi dikasih bahan sama toko tempat dia bekerja. Terus dikembalikan lagi barang jadinya. Dan pengrajinnya diberi upah,” katanya.
Dirinya berharap, Pemerintah Kecamatan Tamansari bisa mengoptimalkan keberadaan koperasi sebagai wadah untuk menampung para pengrajin sepatu dan sandal. Jadi, pengelolaan, pemasaran dan lain sebagainya terfokus di satu tempat. “Nantinya barang-barang yang sudah di produksi bisa disalurkan ke daerah-daerah melalu koperasi. Jadi tinggal bagi hasil,” tuturnya.
Sementara itu, Staff Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Prof, Dr Ahmad Erani Yustika justru mengapresiasi semangat para pengrajin atau pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tamansari, yang selama puluhan tahun sudah melakukan upaya terbaik dalam menggerakan ekonomi lokal.
Berkaitan dengan keluhan para pengrajin, sambung Ahmad, beberapa masalah yang ada sepertinya bisa di tangani Pemerintah Pusat. Namun, ada juga yang bisa di kelola Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Tapi saya mengingatkan sebagian masalah tadi itu sebetulnya ada pada internal, UMKM itu sendiri. Misalnya, mereka harus punya kesadaran, mengorganisir secara kolektif, sama-sama, supaya kekuatan mereka jadi lebih meningkat,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ahmad menerangkan, untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui UMKM. Tentu, kesadaran masyarakat untuk mencintai produk lokal sangat diperlukan. Sehingga, lanjut dia, warga memiliki kehormatan dan kebangaan untuk membeli dan mencintai produknya sendiri.
“Jika dilakukan secara bersama-sama, antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku UMKM sendiri, saya kira hasilnya bisa lebih cepat diperoleh, dan kemajuan yang diharapkan itu juga dicapai dengan segera,” pungkasnya. (rp1/c)
