25 radar bogor

Hoaks Bisa Lukai Demokrasi

BOGOR-RADAR BOGOR,Petikaian jelang pemilu serentak, 17 April mendatang, salah satunya dipicu mewabahnya hoaks. versinya pun beragam. seperti isu PKI hingga pro kontra data soal kebakaran lahan hutan.

Tak ingin virus hoaks terus mewabah, KPUD Kota Bogor melalui Relawan Demokrasi Basis Warganet, mengadakan focus group of discussion (FGD) dengan tema ‘menciptakan Pemilu yang Cerdas Tanpa Hoaks di Media Sosial’.

Acara berlangsung di Dulang Mak Resto, Jalan Sancang, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (27/2) malam.

Pengamat Politik dan Hukum Universitas Pakuan (Unpak), Muhammad Mihradi mengatakan, hoaks merupakan salah satu penyakit dalam demokrasi era digital. Yang dianalogikan menimbulkan infeksi bernanah, sehingga tubuh mengalami demam parah.

Hoaks menjadi bahaya karena dikemas dalam sebuah industri.

Yakni menguntungkan para pelaku dalam segi bisnis.  Menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa.

“Kalau terus dibiarkan, bisa menjadi tsunami ketika terintegrasi dengan era post-truth atau pasca kebenaran. Di mana fakta dan kebenaran tak lagi penting,” ujarnya.

Pria yang karib disapa Redi ini menilai, hoaks bisa tumbuh subur karena fakta aktual dan perasaan dianggap lebih penting di era digital. Media sosial menjadi sarana paling ampuh dalam penyebaran kabar bohong dan menyesatkan.

“Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diatur mengenai penanganan hoaks. Ada juga di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” jelas Dekan Fakultas Hukum Unpak itu.

Ia pun menyarankan, agar pemerintah membuat aturan baru untuk menangkal virus hoaks. Yakni undang-undang tentang kejahatan siber, yang terpisah dari UU ITE.

“Agar penegakan hukumnya juga jelas. Sebab, awal mula UU ITE dibuat untuk mengatasi kejahatan transaksi melalui dunia digital,” tukasnya.

Sementara itu, ketua DPD KNPI Kota Bogor. Muhammad Bagus Maulana menambahkan, perang hoaks akan terus terjadi meski pemenang pemilu telah ditetapkan. Paling rawan terjadi pasca pilpres yang hanya diikuti dua paslon saja.

“Ini kan kelanjutan pertarungan paada 2014 lalu. Siapapun terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, perang hoaks di dunia media sosial akan terus terjadi,” sebutnya. (*/rur)