CIBINONG-RADAR BOGOR, Belum adanya langkah konkret Pemkab Bogor menata semrawut transportasi membuat Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bambang Prihartono berang. Ia kecewa lantaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor hanya terfokus mengurai di 83 titik kemacetan.
Menurutnya, seberapa banyak personel yang diterjunkan untuk memecah titik kemacetan Bumi Tegar Beriman akan menjadi hal yang sia-sia. Karena, menurutnya Dishub Kabupaten Bogor perlu memiliki konsep gelobal menata angkutan masal.
“Jangan kita sibuk mengurusi di jalan. Di jalan Kabupaten Bogor masih berantakan, tidak ada manfaatnya,” ungkapnya kepada Radar Bogor saat berkunjung ke Pendopo Cibinong, Kamis (21/2).
Bambang mengatakan, Dishub menjadi acuan paling dasar bagi Kemenhub menata transportasi di daerah-daerah. Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) mengetahui betul apa yang menjadi kendala.
“Kinerja transportasi itu dari bawah, sampai ke atas. Kalau di bawahnya berantakan, hasilnya juga. Saya sudah minta semua teman-teman Dishub untuk mengidentifikasi, mencari solusi,” terang Bambang.
Namun, untuk mempermudah pihaknya sudah membuat Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2018-2020. Menurutnya dalam program tersebut sudah disebutkan beberapa kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Bogor.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dishub Kabupaten Bogor, Supriyanto menambahkan bahwa tahun ini Dishub Kabupaten Bogor memang fokus untuk menyelesaikan 83 titik kemacetan. Hanya saja, pada tahun 2020 ia mewacanakan operasional angkutan masal.
Program ini bernama Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM). Moda transportasi bus ini nantinya akan dibuat menyerupai Transpakuan yang ada di Kota Bogor. Meski begitu, ia belum menyebutkan bahwa siapa nantinya yang akan mengelola. “Kalau layaknya di Kota lain seperti Transpakuan. Tapi itu harus bersinergi dengan Transjakarta,” ujarnya.
Kemudian, ia juga masih berharap moda transportasi LRT yang kini sudah dibangun sampai Cibubur bisa berlanjut hingga Cibanon Kecamatan Sukaraja. Di lokasi tersebut menurutnya ada lahan fasos fasum sekitar 10 hektare. Sehingga, selain bisa digunakan untuk LRT, minimal 2 hektare bisa dibangun park and ride.
“Kita berharap park and ride ke puncak, daripada tidak bisa naik mending pakai bus. Misalnya sedang berlaku sistem satu arah. Busnya mungkin bisa bantuan dari Taman Safari atau Taman Wisata Matahari,” tuturnya.(fik/c)
