25 radar bogor

Terapkan E-Tilang, Polresta Bogor Persempit Gerak ‘Aparat Nakal’

Salah seorang polwan dari Polresta Bogor menjelaskan E-Tilang

 

BOGOR- Sejak diberlakukannya sistem elektronik tilang (e-tilang) yang diluncurkan Koorlantas Polresta Bogor Kota awal tahun lalu, dinilai mampu mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat kepolisian yang nakal di lapangan.

Demikian yang disampaikan Kepala Bagian Operasional Satlantas Polresta Bogor Kota, Ipda Jamhuri Syarif melihat, program e-tilang membuat para anggota kepolisian semakin disiplin dalam menjalankan tugas.

Ia tak menampik jika biasanya masih ada penyalahgunaan wewenang petugas dalam melaksanakan penindakan langsung.

Kalau dulu, mungkin masih bisa ada yang nego-nego saat ada penindakan. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Saat petugas kepolisian mendapati pengendara melanggar lalu lintas melanggar, ya saat itu juga harus segera diproses dengan e-tilang,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Dalam proses penilangan, dia menjelaskan, pengendara akan dimintai nomor ponselnya oleh petugas penindak. Petugas kemudian menginput data pengendara ke dalam sebuah aplikasi e-tilang. Selanjutnya, akan ada pesan singkat dari sistem e-tilang kepada pengendara yang memberitahukan nomor tilang serta biaya tilang yang harus dibayarkan oleh pengendara.

Pesan itulah yang dinamakan Briva. Jamhuri berpesan agar briva tersebut tidak dihapus. Karena akan dijadikan rujukan bagi pengendara untuk membayar biaya tilang, sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Besaran biayanya sendiri berbeda-beda. Tergantung pasal yang dilanggar. Kalau mau proses cepat, ya bisa langsung dibayar saat itu juga. Nanti bukti pembayarannya diserahkan ke petugas yang menindak. Baru barang bukti yang ditahan seperti SIM atau STNK akan dikembalikan lagi kepada pengendara itu,” Jamhuri melanjutkan.

Kemudian, apabila tidak langsung membayar, atau misalnya sedang tidak ada uang pada saat itu, bisa diselesaikan di kemudian hari sebelum jatuh masa sidang pelanggar. Nantinya pelanggar bisa datang ke Bagian Urusan Tilang di Mako Polresta Kedung Halang dengan membawa bukti pembayaran berdasarkan biaya Briva tersebut.

Biasanya, ada jeda waktu selama 14 hari bagi pengendara untuk mengambil bukti yang ditahan. Selama masa 14 hari tersebut, pelanggar masih bisa mengambil di bagian urusan tilang di Mako Polresta Bogor Kota Kedung Halang.

Kalau dia tidak mau bayar tilang hari itu juga, atau tidak mau mengambil di hari lain ke urusan tilang, atau misalnya komplain karena biaya terlalu mahal, dia bisa selesaikan di pengadilan,” terangnya.

Secara umum, Jamhuri mengklaim selama satu tahun berjalan sistem e-tilang sangat efektif. Para pelanggar pun tidak lagi ada bahasa “nego-nego” dengan petugas. Selain karena alasan proses yang lebih cepat dan mudah, para petugas juga tidak bernai menyalahgunakan wewenangnya. Semuanya sudah terproses ke dalam sistem secara transparan dan otomatis.

Di sisi lain, ia mengakui ada tiga kelemahan dalam mengimplementasikan e-tilang. Yang pertama, sistem layanan e-tilang atau server dari Koorlantas Mabes Polri sering mengalami gangguan. Dampaknya, pelanggar tidak bisa langsung memproses cepat penilangan pada hari itu juga. Yang kedua, lanjutnya, belum semua bank terintegrasi untuk sistem pembayaran selain BRI.

Yang ketiga dari masyarakatnya itu sendiri yang belum tahu. Meski kita sudah sosialisasi berkali-kali, tapi tetap ada yang masih belum tahu. Jadi petugas pasti akan menjelaskan pada saat itu juga, dan itu memerlukan usaha lebih dari petugas,” jelasnya.

Sementara itu, Kasbunit I Turjawali Satlantas Polresta Bogor Kota Ipda T Geeta Sonjaya mengakui, salah satu dampak diberlakukannya elektronik tilang, para petugas kepolisian tambah bersemangat dalam melakukan penilangan.

Menurutnya, bahwa dampak psikologis para petugas untuk menilang otomatis meningkat. Sebab, jika dalam satu hari saja petugas berhasil menilang lima orang, maka petugas tersebut akan mendapatkan fee sebesar Rp 100 ribu. Jika diakumulasikan dalam waktu satu bulan dengan lima tilangan setiap hari, maka petugas lalin mendapatkan fee dari negara sebesar Rp 3.000.000.

Ini semua jelas dan resmi diatur oleh Perma. Jadi kami tidak bisa main-main atau ada istilah nego-nego dengan pelanggar. Dan uang ini di luar gaji pokok setiap petugas kepolisian. Ini legal, jelas, dan bukan sesuatu yang melanggar hukum,” jelas Geeta, sapaan akrabnya, saat ditemui Radar Bogor, kemarin.

Dulunya, Geeta tak menampik mungkin masih terjadi pungli atau penyalahgunaan wewenang petugas lalu lintas di jalan raya dengan iming-iming uang. Sekarang, hal tersebut tidak mungkin lagi dilakukan. Semua petugas akan dipantau lantaran penilangan itu sendiri dilakukan secara tersistem.

Dampak lainnya, ketika seorang petugas kepolisian semagnat dalam memberikan bukti pelanggaran kepada pelanggar, otomatis angka kecelakaan akan berkurang. Lama kelamaan, pengendara akan berpikir ulang jika ingin berkendara di jalan raya. Paling tidak akan semakin tertib. Baik tertib secara administrasi, kata Geeta, maupun kelengkapan berkendara. (rp2/c)