25 radar bogor

Pembayaran Lahan Tertunda, Jalur R3 Masih Tertutup Batu

Jalur R3 Belum Ada Kesepakatan
Jalur R3 masih tertutup batu

BOGOR- RADAR BOGOR,Meskipun sudah dilakukan appraisal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembayaran lahan di Jalan Regional Ring Road (R3), namun transaksi belum bisa dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor lantaran belum melakukan musyawarah dengan pemilik lahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat meminta Bagian Hukum untuk segera melakukan komunikasi agar penyelesaian pembayaran bisa dilakukan.

Water Barrier Dibuka Paksa Pengendara, Jalur R3 Ditutup Batu. Ini Foto-fotonya

“Appraisal sudah dilakukan PUPR, menurut saya tidak ada masalah, silahkan Kadis PUPR segera melakukan pertemuan dengan pemilik atau keluarga yang difasilitasi dengan bagian hukum,” ujar Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat kepada Radar Bogor, kemarin (25/1).

Ade mengungkapkan, pada saat pelaksanaan pembayaran bisa saja meminta pendampingan dari LO kejaksaan. Sehingga tidak ada kepentingan apapun dalam pelaksanaannya.

“Tapi kan ini menjadi bahan musyawarah, mudah-mudahan bisa sepakat,”, tuturnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi mengaku menunggu intruksi dari Bagian Hukum kapan pembayaran bisa dilakukan. Seandainya telah terfasilitasi maka bisa segera dibayarkan.

“Jadi kita masih menunggu komando dari bagian hukum karena menyangkut ranah hukum yang menjadi keputusan pengadilan yang sudah inkrah, kami tinggal bayar nanti, sudah siap,” akunya.

Chusnul yakin polemik berkepanjangan itu dapat segera berakhir. Sebab untuk kebaikan masyarakat di sekitaran lokasi R3. Termasuk pemilik lahan yang telah melihat sangat bermanfaatnya jalan tersebut untuk digunakan masyarakat.

“Kita dari pemerintah juga kan punya keinginan agar masyarakat dimudahkan aksesnya,” kata dia.

Hasil Appraisal Jalur R3 Dipertanyakan Pemilik Lahan, Bima Arya Bilang Begini

Terpisah, Kasubag Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Roni Ismail mengaku sudah terjalin komunikasi dengan kuasa hukum pemilik lahan terkait mekanisme pembayaran. Hasilnya akan di addendum Akta Van Dading (Perdamaian) terkait dengan waktu dan mekanisme pembayaran tersebut.

“Insyaallah dalam waktu dekat akan diadakan musyawarah terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa segera,” pungkasnya. (gal/c)