25 radar bogor

Wacana Pelat B Dilarang Masuk Puncak, Begini Tanggapan Bupati Bogor

CISARUA-RADAR BOGOR,Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor tidak hanya terkenal dengan wisatanya. Namun juga kemacetannya. Tapi ada kabar gembira. Pemkab Bogor sudah mendapatkan solusi agar puncak bebas macet. Ada dua opsi pula.

Pertama: menerapkan ganjil genap plat B atau kendaraan dari Jakarta. Kedua: Plat B dilarang masuk kawasan Puncak.

Kedua skenario ini sedang dibahas Pemkab Bogor bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Peren­canaan, Pembangunan Daerah dan Penelitian Pem­bangu­nan (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika mengatakan, rencana ini merupakan salah satu ikhtiar penataan jalur Puncak.

“Ini merupakan sinergi perencanaan antara pemerintah daerah dengan (pusat BPTJ),” ujarnya kepada Radar Bogor, Kamis  (24/1).

Pemkab Bogor Siapkan Skenario Pelarangan Kendaraan Jakarta Masuk Puncak

Pemberlakukan dua skenario tersebut berkaca dari data traffic counting kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor.

Data itu menyebutkan jumlah kendaraan yang melintas di jalur puncak pada pada hari Minggu, (7/10/2018) pada pukul 10.00 WIB – 17.00 WIB, mencapai 8.565 kendaraan.

Angka itu berdasarkan jumlah kendaraan dari dua arah berlawanan. Dari arah Cianjur-Puncak: 3.620 kendaraan (35,83 persen) dan arah Jakarta-Puncak : 4.945 kendaraan (47,87 persen). Kedua arah ini didominasi oleh kendaraan dari Jakarta.

Jika pembatasan kendaraan dari Jakarta dilakukan, maka volume kendaraan yang masuk ke kawasan puncak dapat ditekan hingga 10,5 persen. Itu jika menggunakan skenario satu atau ganjil genap untuk kendaraan plat B.

Sedangkan jika memberlakukan skenario dua atau pelarangan untuk kendaraan plat B, volume kendaraan yang bisa ditekan lebih banyak lagi. Yakni: 41,5 persen.

Suasana kepadatan lalu lintas di kawasan Gadog Ciawi menuju Puncak. Sofyansyah/Radar Bogor

Sayangnya, kajian yang dilakukan pada periode Bupati Nurhayanti ini rupanya tidak direspon baik oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Ketika dikonfirmasi Radar Bogor, ia mengisyaratkan penolakan. Dia menilai peraturan tersebut mengancam sumber pemasukan tempat wisata di Selatan Kabupaten Bogor.

“Pengunjung tempat wisata rata-rata orang Jakarta. Aneh, Puncak kan tempat wisata,” ucapnya.

Penertiban Bangunan Liar di Puncak Tekendala Anggaran, Butuh Suntikan Pemprov DKI Jakarta

Menurutnya, yang perlu dilakukan segera adalah pelebaran jalan raya Puncak. Ia menyebutkan bahwa biang kemacetan yang selama ini terjadi disebabkan ruas jalan yang tidak sebanding dengan volume kendaraan.

“Solusinya adalah segera dibangun Jalur Puncak II. Bukan pelarangan kendaraan plat B. Kasian para pelaku usaha di Puncak, Hotel, Restoran,” kata Politisi PPP itu. (fik/d)