AKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah terus melakukan upaya pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang serta penambahan jaringan gas di sejumlah wilayah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar menilai upaya pengembangan itu tidak membuahkan hasil sampai saat ini.
“Pembangunan kilang baru nihil, dan peningkatan kapasitas kiiang lama serta pembangunan jaringan gas belum menunjukkan kemajuan berarti selama empat tahun terakhir,” ujarnya dalam diskusi Outlook Energi dan Pertambangan Indonesia 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).
Andang mencontohkan Refinery Development Master Plan (RDMP) di wilayah Cilacap, Plaju, Baiongan, Dumai, dan Balikpapan dengan nilai investasi Rp 246 triliun tidak menunjukkan perkembangan yang siginifikan, bahkan cenderung lambat. Bahkan, dia memprediksi proyek itu tidak akan rampung di 2022.
“Pembangunan kilang, sampai sekarang pun yang saya dengar Pak Jokowi juga marah. Kenapa tidak jadi-jadi kilang, ini juga jadi pekerjaan rumah pemerintahan mendatang. Sejak 2006 atau 2007 kilang kita tidak ada tambahan baru bahkan RDMP pun terseok-seok baru kemarin Desember tanda tangan kontrak,” ungkapnya.
Kondisi itu, diyakini Andang dapat mengganggu pasokan energi di Tanah Air. Lebih parahnya, kebutuhan minyak dalam negeri masih harus dipenuhi dari imporn dengan jumlah yang cukup banyak.
“Sehingga kita bisa terlepas terhadap ketergantungan impor BBM. Kita masih kapasitas 1 juta kita butuh 1,8 juta. Singapura tersedia, walaupun gak punya sumber minyak mereka punya kilang,” kata Andang.
Editor : Teguh Jiwa Brata
Reporter : Hana Adi
