25 radar bogor

Izin Disederhanakan, Waktu Bongkar Muat Barang Bisa 0,8 Hari

JAKARTA – RADAR BOGOR, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melakukan implementasi manifest III di awal 2019. Kebijakan ini dilakukan untuk mempercepat proses dwelling time atau bongkar muat barang di wilayah kepabeanan Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/1). Menurutnya, pengoperasian sistem itu dapat menekan waktu pemrosesan dokumen bongkar muat dalam tahap pre clearance hingga mencapai 0,8 hari.

“Berdasar hitung-hitungan kami, waktu pre clearance time bisa turun hampir sehari. Dari biasanya pre clearance 2-3 hari, sekarang bisa dikurangi sehari,” ujarnya.

Lanjut Heru, sistem manifest daring tersebut juga memungkinkan importir terlebih dulu memperoleh persetujuan meski kontainer barang masih dalam proses pengangkutan ke pelabuhan.Selain itu, importir juga dapat mengoreksi kesalahan pelaporan barang dengan lebih sederhana tanpa perlu mendatangi kantor pabeanan.

“Waktu redress yang sebelumnya bisa 5-6 jam karena dulu mesti dikoreksi secara manual dengan membawa dokumen, sekarang hanya memerlukan 15 menit saja,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi mengungkapkan pengoperasian sistem terbaru itu secara umum memungkinkan pengurusan pengajuan dokumen manifest dapat dilakukan sebelum kedatangan barang,

“Sebelumnya semua masih dilakukan on paper secara manual, dengan sistem generasi terbaru ini semuanya paperless secara online,” kata Fadjar.

Seperti diketahui, perubahan dari manifest III ini mengedepankan advance manifest system 24 jam sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut sehingga customs clearence bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian, penambahan non-vessel operating common carrier (NVOCC)dan penyelenggaraan pos agar pengajuan manifest dapat lebih cepat oleh masing-masing penerbit dokumen.

Bea cukai juga menerapkan prinsip manajemen risiko perubahan manifest, di mana perubahan dapat dilakukan secara online dan tidak semua perubahan wajib mendapat persetujuan dari kepala kantor, pencantuman NPWP, serta otomasi penurutpan pos manifest.

Editor : Saugi Riyandi
Reporter : Hana Adi