BOGOR–RADAR BOGOR,Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor mulai tancap gas, untuk menambah gedung. Terlebih, pemerintah telah menganggarkan Rp70 miliar. Meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2019 belum ditetapkan, RSUD telah melakukan lelang pradipa.
Hal itu diungkapkan Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa (Adbang PBJ) Setda Kota Bogor, Aryamehr. ’’Yang sekarang berjalan lelang pradipa MK (Manajemen Kontruksi) konsultan untuk fisik RSUD,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.
Di laman eproc.kotabogor.go.id, Belanja Jasa Manajemen Kontruksi/Pengawasan itu telah ditayangkan sejak Jumat (21/12/2018) dengan pagu anggaran sebesar Rp1,863 miliar. Mulai Senin (7/1) akan memasuki tahapan evaluasi dokumen kualifikasi selama 10 hari.
Jika tak ada kendala, 15 Februari 2019 sudah ditetapkan pemenang berdasarkan tahapan.
’’Saat ini sudah ada 43 peserta yang terdaftar,” tutur dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, lelang pradipa RSUD Kota Bogor merupakan sejarah baru. Sebab, biasanya lelang dilakukan setelah penetapan APBD ataupun DPA sudah disahkan. ’’Meskipun baru satu paket tapi ini sejarah,” katanya.
Dia berharap, lelang yang dilakukan RSUD Kota Bogor bisa menstimulus SKPD lain untuk melakukan pelelangan sesegera mungkin. ’’Kalaupun gagal lelang, masih punya banyak waktu untuk melakukan perbaikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengungkapkan, memasuki 2019 pihaknya berupaya mewujudkan Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga. Hal itu berdasarkan penetapan APBD 2019 untuk melaksanakan RPJMD 2015-2019.
Implementasinya melalui program-program kebutuhan dasar yang meliputi sektor pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi prioritasnya.
“Kita akan melanjutkan pembangunan RSUD Kota Bogor, merehabilitasi fasilitas sekolah termasuk beberapa fasilitas kesehatan puskesmas,” ungkapnya.
RPJMD 2019, sambung dia, nantinya akan lebih didetailkan lagi, kemudian akan dipaparkan di hadapan DPRD Kota Bogor. Sementara, beberapa kegiatan di 2019 yang sudah ditetapkan APBD akan segera dilaksanakan. ’’Selain tentunya penuntasan RPJMD periode sebelumnya yang masih dalam proses,” tuturnya.
Ade menegaskan, semua OPD untuk fokus pada pencapaian RPJMD. Baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Sebab, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan ada beberapa OPD yang belum mampu melakukan serapan anggaran dengan baik.
’’Untuk itu sejak awal semua OPD harus meyakini perencanaan yang dibuat harus didasari untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, menyangkut proses lelang pembangunan fisik diharapkan dilakukan pada awal tahun. Sehingga dapat tuntas di akhir tahun. Agar lebih fokus dan cepat dalam melaksanakanan perencanaan di 2019 maka bagian khusus mengurus proses lelang adalah Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP).
’’Pada 2019 serapan anggaran diharapkan bisa jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya,” pungkasnya.(gal/c)
