25 radar bogor

Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Begini Respons Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

BANDUNG-RADAR BOGOR, Kabar mengejutkan salah satu kepala daerah Provinsi Jawa Barat kembali terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni Bupati Cianjur Irvan Rivano Mochtar yang diciduk KPK bersama pejabat Pemkab Cianjur lainnya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan baru mendengar sekilas soal kabar tersebut. Namun dirinya sangat sedih dan prihatin karena secara berturut-turut bawahannya diciduk.

“Saya prihatin dan sedih. Sudah berkali-kali di berbagai forum, kumpul dengan kepala daerah. Saya ingatkan tiga hal (Integritas, pelayanan, dan profesionalitas). Ehh kalau emang betul masih jebol juga saya prihatin. Saya tidak akan berhenti mengingatkan,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Rabu (12/12/2018).

Sebagai ornag nomor satu di Jabar, Kang Emil sapaanya, menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang, memberikan bimbingan, nasehat kepada diri dan jajarannya.

“Memberi nasihat pada saya sendiri untuk selalu mengingatkan, tapi ujungnya itu pilihan batin dari setiap individu. Jadi sistem hebat saja kalau individunya memang punya niat (maka terjadi),” ujarnya.

Pengakuannya, setiap kepala daerah yang diberi amanah memimpin harus diluruskan niatnya. Yakni untuk melayani masyarakat dan membangun wilayahnya. Jika niatnya sudah berbeda maka, akan mudah tergiur untuk mencari kekuasaan atau lainnya yang tidak dibenarkan.

“Saya selalu bilang niatnya untuk mencari kekuasaan nafkah atau mau membawa perubahan?,” ucapnya.

Karena jika niat dari para kepala daerah hanya sebatas mencari nafkah, maka biasanya akan selalu ada jalan atau bermodus untuk menyimpang. Jika biatnya lurus maka tidak akan terjadi dan lulus hingga akhir masa jabatan dengan selamat.

“Kalau niatnya mencari nafkah, ya segala diteangan kitu (dicari, red). Kalau disebut sedih ya sedih prihatin ya prihatin. Untuk mencegah tindak korupsi banyak dan semua sistem sudah ditegakakan. Saya pikir ini problema bukan pada sistem tapi pada main set atau pola pikir dari mereka (kepala daerah),” pungkasnya. (ona/JPC)