Beranda Ekonomi Izin Lingkungan Freeport Rampung, Divestasi Ditarget Akhir Tahun

Izin Lingkungan Freeport Rampung, Divestasi Ditarget Akhir Tahun

Ilustrasi tambang milik PT Freeport Indonesia (Istimewa)

JAKARTA-RADAR BOGOR,Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) mengalami progres signifikan. Pemerintah pusat telah merampungkan persyaratan sektor lingkungan terkait pembuatan road map (peta jalan) pengelolaan limbah dan lingkungan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (29/11).

Road map yang dipersiapkan, kata dia, hanya sampai 2024. Sebab, dia ingin strategi disusun bertahap. “Karena banyak yang mesti diselesaikan kan, bagaimana menurunkan tailing-nya (limbah sisa pemisahan, Red) itu bisa kelihatan di sini,” kata Siti. Namun, secara prinsip, dia ingin setiap tahun ada pengurangan limbah yang berasal dari kegiatan produksi.Dengan selesainya peta jalan pengelolaan limbah, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) yang ditujukan kepada PT Freeport Indonesia sudah hampir tuntas. Sisanya tinggal menunggu rekomendasi gubernur Papua menyangkut izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

universitas ibn khaldun bogor uika

Menteri asal Nasdem itu berharap IPPKH bisa segera dikeluarkan. Sebab, dengan terbitnya IPPKH, pihak PT Inalum tinggal membayar biaya divestasi 51 persen dari saham PT FI. Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dapat menerbitkan IUPK sekaligus menandakan Indonesia resmi menguasai perusahaan tambang emas tersebut.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan rekomendasi untuk memuluskan IPPKH guna penerbitan IUPK. “Ada rekomendasinya, memang kami yang keluarkan. Nanti kami akan buat surat untuk kasih ke Ibu Siti (Menteri LHK). Sebentar saya mau tanda tangan, selesai,” tegas dia.

Pada kesempatan itu, Lukas juga meluruskan isu yang menyebut dirinya tidak sepakat dengan skema pembagian saham. Menurut dia, pihaknya hanya menolak nama PT Indocopper Investama (PII) sebagai perusahaan yang bersama BUMD akan mengelola 26 persen saham. Terkait jalan keluarnya, Lukas menyebut akan ada pembicaraan lanjutan untuk menyiapkan nama baru.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap proses divestasi saham PT FI bisa segera dituntaskan. Mantan wali kota Solo itu berharap transaksi tersebut bisa rampung pada akhir tahun ini.

(far/c10/oni)