Beranda Metropolis Akses Lahan Terputus, Warga Katulampa Minta Pemkot Bantu Mediasi

Akses Lahan Terputus, Warga Katulampa Minta Pemkot Bantu Mediasi

CARI SOLUSI: Wakil Wali Kota Usmar Hariman saat menemui warga yang keberatan dengan on/off ramp KM 42 Tol Jagorawi. (NELVI/RADAR BOGOR )

BOGOR–RADAR BOGOR,Polemik terputusnya akses lahan milik warga di Kampung Banteng Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, akibat pembangunan on/off ramp KM 42 menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan Wakil Wali Kota Bogor, Usmar Hariman meninjau langsung.

Musababnya Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah melayangkan surat bernomor TN.0206.BK/10 pada Rabu (21/11) lalu kepada Direktur Operasi PT Jasa Marga Persero Tbk dan ditembuskan kepada Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, dan beberapa pihak lain yang berkepentingan di dalam pembangunannya.

Akses Jalan Tertutup Tol, Warga Katulampa Demo

universitas pakuan unpak

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, surat yang dilayangkan merupakan perintah untuk mediasi semua pihak.

Namun, sampai saat ini belum dilakukan. Sehingga belum menemui titik terang atas polemik yang terjadi.

“Ini yang harus dibicarakan karena sudah ada surat mediasi dari Kementerian PUPera yang ditem­buskan kepada wali kota kaitan dengan mediasi yang harus dilakukan,” ujarnya kepada Radar Bogor usai menin­jau lokasi lahan terdam­pak, kemarin (28/11).

Dengan adanya mediasi tersebut, sambungnya, harus menghasilkan solusi. Baik kepada warga yang menuju ke Tol Jakarta maupun warga yang menuju ke wilayah sekitar Parung Banteng. Karena pem­bangunan akses tersebut bisa memberikan kemudahan jika dibandingkan sebelum adanya rencana itu.

“Jangan sampai pembangunan ini membebani masyarakat sehingga dirugikan karena kepentingan di luar kepentingan para pengembang,” tuturnya.

Usmar menuturkan, rencana pembukaan on/off ramp di lokasi tersebut memang sudah direncanakan sejak lama. Namun terjadi kontra akibat dampak kepada lingkungan dengan dibukanya akses langsung ke wilayah Parung Banteng.

Namun bisa diredam setelah mendapatkan kesepa­katan dengan kompensasi-kompen­sasi. Akan tetapi saat ini apakah kompensasi tersebut sudah dilakukan pengembang atau belum. Sebab, pemerintah daerah juga turut andil dalam perjanjian kompensasi itu.

“Sepengetahuan bapak kom­pensasinya kaitan dengan program jalan R3, jadi tanah dibebaskan, jalan dilebarkan, dan lain-lain, tapi informasi masyarakat baru ada dua atau tiga rumah yang dibebaskan,” ungkapnya.(gal/c)