JAKARTA-RADAR BOGOR, Sekitar 50 ribu massa tenaga Honorer K2 (kategori dua) akan menggelar aksi demonstrasi pada 30 Oktober 2018 mendatang. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo, memperhatikan nasib mereka.
Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih berharap ada keajaiban pada hari itu, yakni berupa kebijakan pemerintah yang pro-honorer.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto mengatakan, mengangkat atau tidak mengangkat honorer K2 menjadi CPNS tergantung pada kebijakan pemerintah.
“Ini bukan masalah keajaiban, tapi semestinya pemerintah menghargai pengabdian mereka dan jangan malah waktu pengabdian itu justru mengubur harapan mereka karena termakan usia. Sungguh ironis,” ucap Djoko dikonfirmasi JPNN, Sabtu (27/10/2018).
Terkait tuntutan honorer K2 yang kukuh meminta diangkat menjadi CPNS, sementara pemerintah hanya punya tiga opsi untuk mereka, Djoko menyatakan apa pun solusinya nanti, semua harus ada payung hukummya.
“Semua harus legal. Dan pemerintah harus mengubah undang-undang terkait persyaratan masuk ASN,” tegas legislator Partai Demokrat itu.
Selain itu, dia juga mengusulkan supaya pelaksanaan ujian penerimaan CPNS harus berbarengan dengan tes PPPK sehingga tidak ada yang dirugikan.
“Komisi sepuluh juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer secepatnya agar tidak dipolitisasi,” tandas mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini.(fat/jpnn)
