BOGOR-RADAR BOGOR, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Institut Pertanian Bogor (IPB), menjadi tuan rumah dari The 2nd International Conference on Integrated Coastal Management (ICM) and Marine Biotechnology : Emphasizing on ICM Practices and Applications.
Acara ini digelar di IPB International Convention Center, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 23-24 Oktober 2018. Konferensi ini melibatkan 544 penulis dari Indonesia, Jerman, Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Perancis, Korea Selatan, Thailand, Filipina dalam 125 abstrak atau presentasi.
Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dodik R. Nurrochmat menyampaikan bahwa sejak 1990-an, IPB melalui PKSPL telah mengembangkan teknik dan metode yang memiliki peran besar terkait dengan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut, terutama di bidang bioteknologi pesisir dan kelautan, perencanaan tata ruang pesisir dan laut, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi dampak, pengurangan polusi dan mitigasi pesisir dan laut, transportasi maritim dan manajemen pelabuhan, pendekatan ekosistem manajemen perikanan, ekonomi biru dan aspek sosial serta ekonomi pesisir dan kelautan.
“Sebagai lembaga ilmiah pionir dalam ilmu pengetahuan pesisir dan kelautan di Indonesia, PKSPL IPB telah menghasilkan sejumlah alat dan metode yang diterapkan dalam pengelolaan pesisir dan laut Indonesia. Untuk negara kita, itu penting dan jadi tantangan, karena kita adalah rumah dari mega-keanekaragaman hayati dalam bentuk ekosistem terumbu karang, ekosistem bakau, padang lamun, muara yang terletak di sekitar 17.506 pulau dan 91.000 km sepanjang pantai,” tambahnya.
Selain itu, menurutnya PKSPL IPB juga telah ditunjuk oleh Program Partnership in Environmental Management for The Seas of East Asia (PEMSEA) sebagai Pusat Pembelajaran ICM untuk Indonesia.
Mengembangkan alat-alat ilmiah adalah salah satu tugas utama pusat pembelajaran ICM dan untuk membantu mengembangkan pusat pembelajaran ICM lokal di setiap lokasi lokal di seluruh negeri. Dalam skema regional, PKSPL IPB telah terlibat dalam berbagai skema dan program regional yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan pesisir dan laut.
Prof. Tridoyo Kusumastanto, Ketua Senat Akademik IPB yang juga pakar di bidang sumberdaya pesisir dan lautan menyampaikan pentingnya mengadopsi coastel management terintegrasi.
Pesisir dan kelautan Indonesia telah secara signifikan berkontribusi terhadap pengembangan pembangunan ekonomi laut yang dikaitkan dengan tujuh sektor ekonomi. yakni perikanan, wisata bahari, industri maritim, energi dan mineral, pelayaran, konstruksi kelautan dan layanan laut.
“Ekonomi kelautan merupakan tulang punggung pembangunan maritim Indonesia. Kontribusi sektor ekonomi tersebut telah meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari 22,42 persen pada tahun 2005 menjadi 28,34 persen pada tahun 2015. Pengembangan wilayah pesisir dan laut telah menunjukkan dampak degradasi yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor yang disebabkan manusia seperti polusi dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan,” tambahnya.
Menurutnya, kedua faktor tersebut akan mengganggu arus barang dan jasa dan akhirnya akan mengurangi kelestarian pembangunan maritim. Penerapan kebijakan “ekonomi biru” diperlukan untuk mencapai pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem dan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi laut sambil mempertahankan lingkungan, mengurangi ancaman keberlanjutan pembangunan maritim.
Sementara itu, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia 1999-2004) dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa memasuki era Revolusi Industri 4.0, saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan.
Di satu sisi, ada kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang diwujudkan di daerah pesisir dan lautan untuk memenuhi permintaan manusia yang terus meningkat. Contohnya makanan, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, energi, dan mineral serta ruang tanah untuk perumahan, industri, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur.
Selain itu, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir dan lautan juga telah digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja guna meningkatkan kemakmuran rakyat.
Mengubah status mereka dari negara berkembang (miskin atau menengah) menjadi negara berpenghasilan tinggi (sejahtera). Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan jasa lingkungan pantai dan lautan pasti akan meningkat sejalan dengan peningkatan populasi manusia dan standar kehidupannya. Serta adanya fakta bahwa sumber daya alam dan jasa lingkungan di darat (ekosistem terestrial) menjadi langka atau sulit berkembang.
“Tapi, kita juga dihadapkan dengan polusi, penangkapan ikan berlebihan, perusakan habitat fisik, dan kerusakan lingkungan lainnya yang telah mencapai tingkat yang mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan laut yang mengarah pada pembangunan pesisir dan lautan yang tidak berkelanjutan. Sedihnya, pola industrialisasi dan pembangunan seperti itu juga telah menyebabkan mayoritas nelayan, petani ikan, dan masyarakat pesisir lainnya tetap miskin. Dan kesenjangan antara kaya dan miskin (ketimpangan pendapatan) di wilayah pesisir ini juga tinggi,” ucap Prof. Rokhmin.
Singkatnya, sebagian besar masalah seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan lainnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi di bumi termasuk di zona pesisir adalah hasil dari menempatkan terlalu banyak tekanan pada sumber daya alam yang terbatas. Suatu kondisi yang dikenal sebagai melebihi daya dukung.
“Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan akhir dari Pengelolaan Pesisir Terpadu, kita harus mempertahankan dan meningkatkan daya dukung ekosistem pesisir dan lautan, dan secara bersamaan mengelola permintaan dan eksploitasi manusia pada sumber daya pesisir dan lautan agar tidak melebihi daya dukung seperti itu,” tandasnya. (dh/Zul)
