25 radar bogor

Puluhan Massa HMI Ontrog Istana Bogor, Tuntut Turunkan Harga BBM

Massa HMI Komisariat Unpak Bogor saat berunjuk rasa di depan Gerbang Istana Bogor, Senin (15/10/2018).

BOGOR – RADAR BOGOR, Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM khususnya pertamax mengundang reaksi dari mahasiswa.

Senin (15/10/2018) siang, puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Pakuan (Unpak) Cabang Kota Bogor mengontrog Istana Kepresidenan Kota Bogor.

Mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta perkuat dan tegakkan supremasi hukum.

Ketua HMI Komisariat Universitas Pakuan Sofwan Ansori mengatakan, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia dirundung bencana alam. Namun, pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla malah menaikkan harga BBM. Seperti Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex dan Biosolar non-PSO serta berniat untuk menaikkan kembali harga Premium.

“Meskipun pertalite dan premium tidak naik, namun yang lainnya naik bisa berdampak pada masyarakat,” ujarnya kepada Radar Bogor.

Selain itu, sambungnya, berdasarkan kajian data terakhir dari beberapa sumber berita dan internet nilai rupiah semakin lemah terhadap dollar Amerika. Yakni Rp15.205 per satu dollarnya.

Ditambah, kata Sofwan, hukum di Indonesia saat ini tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Sebab banyak kasus hukum yang sampai saat ini belum terealisasikan.

“Atas dasar ini kami sampaikan agar pemerintah tetap melihat kondisi masyarakat, yang semakin hari semakin kesusahan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat,” tegasnya.

Meski dalam aksi tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak istana maupun pemerintah daerah, Sofwan berharap bisa menjadi pemantik bagi organisasi lainnya untuk menyuarakan kebenaran. Apalagi mahasiswa yang memang memiliki tanggung jawab melakukan kontrol sosial.

“Kota Bogor sangat sepi sekali pergerakan, saya harap aksi ini bisa memantik organisasi lain, karena mahasiswa harus bisa mengawasi semua kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro rakyat,” pungkasnya. (gal/c)