CIBINONG – RADAR BOGOR, Pertandingan perdana cabang olahraga biliar Porda XIII Jawa Barat 2018, yang berlangsung di Dharmawan Park, Babakanmadang, Kamis (4/10/2018) terpaksa dihentikan.
Penghentian ini dilakukan setelah 13 pengcab Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) se-Jawa Barat, protes tidak dilibatkan dalam pertandingan.
Protes ini juga buntut dari adanya dualisme kepengurusan POBSI di tingkat provinsi Jawa Barat. Saat itu, sebelum pertandingan porda berlangsung, Pengprov POBSI mengadakan dua babak kualifikasi, pertama di Bekasi dan Cirebon.
Sementara, dalam dalam pesta olahraga empat tahunan Jawa barat ini, PB Porda XIII Jawa Barat 2018, hanya mengakui peserta yang ikut dalam babak kualifikasi di Bekasi, beberapa waktu lalu. Saat itu, babak kualifikasi hanya diikuti oleh 11 pengcab, dengan sembilan di antaranya lolos ke Porda 2018.
Sementara, di babak kualifikasi biliar Cirebon, ada 13 pengcab yang dinyatakan lolos. Masalah itu muncul setelah PB Porda menetapkan sembilan daerah yang diperbolehkan bertanding berdasarkan hasil babak kualifikasi di Bekasi.
Tetapi, di sisi lain, saat pertandingan berlangsung, kemarin, ke-13 pencab POBSI yang ikut babak kualifikasi Cirebon mendapatkan id card dari bidang pertandingan PB Porda.
Akibatnya, cabor dari hasil babak kualifikasi Cirebon menuntut agar diikutsertakan dalam pertandingan itu. Bahkan, mereka sempat membuat suasan di venue pertandingan memanas.
Namun, untuk meredam itu, PB Porda XIII Jawa Barat menginstruksikan panpel pelaksana untuk menghentikan pertandingan. Kabarnya, bidang pertandingan PB Porda mengeluarkan keputusan untuk memasukan seluruh peserta baik dari babak kualifikasi bekasi maupun Cirebon.
Di konfirmasi, Ketua Kontingen Kabupaten Bogor, Didi Kurnia menyesalkan penghentian pertandingan ini. Seharusnya bidang pertandingan PB Porda XIII Jawa Barat 2018, tetap fatsun dengan hasil keputusannya sendiri, yakni peserta yang diakui adalah hasil babak kualifikasi di Bekasi.
“ Sampai pertandingan dimulai ini tidak berubah. Artinya pelaksaaan olahraga biliar sesuai hasil babak kualifikasi Bekasi, Karena tidak ada keputusan yang menetapakan cabor yang dipertandingkan itu semua daerah. Tidak ada keputusan itu,” katanya kepada Radar Bogor, kemarin (04/10) petang.
Namun ia mengakui, KONI Jabar melayangkan surat rekomendasi kepada bidang pertandingan PB Porda dan panpel.” Tapi rekomendasi itu bukan keharusan. Rekomendasi itu bukan keputusan, artinya boleh diabaikan boleh dijadikan rujukan,” paparnya.
Di sisi lain, pelaksanaan porda untuk cabang olahraga sudah matang. “ Ini karena ketidaktegasan (bidang pertandingan PB Porda) sehingga terjadi protes. Seharusnya kalau konsisten terhadap kebijakan dan keputusan, demo ya demo tidak masalah, pertandingan ya pertandingan tidak harus dihentikan,” ucapnya.
Masalah ini pun, kata dia, membuat kerugian bagi Kontingen Kabupaten Bogor. Sebab, peluang meraih 10 emas akan berkurang. “ Bahkan mental atlet kita turun, down dengan kejadian ini yang tadinya bertanding, mentalnya menurun,” ketusnya.(dkw/nal)
