JAKARTA-RADAR BOGOR,Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepafa Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Ini berkaitan dengan pernytaaan salah seorang kadernya, Andi Arief.
Andi Arief menuding Jokowi dan Prasetyo berada di balik hijrahnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Vicky Lumentut. Vicky kini telah menjadi kader partai Nasdem.
“Saya minta maaf kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung atas tweet Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat yang terlalu keras,” ujar SBY dalam akun Twitternya @SBYudhoyono, Jumat (28/9).
“Pernyataan spontan AA tersebut mungkin berlebihan dan membuat tak nyaman Pak Jokowi dan Pak Prasetyo,” tambahnya.
Menurut SBY tweet yang dilakukan Andi Arief adalah bentuk kekecewaannya kepada Vicky. “Saya tahu AA mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yang tidak terima partai dan pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem,” katanya.
“Penjaketan Ketua DPD PD Sulut Vicky Lumentut (jadi kader Nasdem) secara demonstratif tadi malam memang sangat melukai,” bebernya.
Meskipun dikatakan SBY, Presiden Jokowi tidak tahu menahu soal pindah partainya salah satu kader Partai Demokrat ke Partai Nasdem ini. “Meskipun saya yakin Pak Jokowi tidak tahu-menahu, beliau pasti bisa rasakan perasaan kader Demokrat. Semoga dapat dipetik hikmahnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Andi Arief melakukan tweet menyeret nama Presiden Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait pindahnya Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut berpindah ke Partai Nasdem.
Hal ini karena kader Partai Demokrat Yan Harahab yang menduga Vicky Lumentut pindah ke Partai Nasdem kerena tersangkut kasus hukum dana banjir yang sedang diusut Kejaksaan Agung.
“Jokowi ini tahu apa pura-pura enggak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem provinsi kejaksaan,” cuit Andi Arief.
“Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden,” tambahnya.
Sehingga kalau Kejaksaan Agung jadi alat politik Partai Nasdem. Maka lebih baik pilpres dipercepat di tajun 2018 ini. Sehungga 2018 bisa mengganti kepala negara.
“Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik,” ungkap Andi Arief.
(gwn/JPC)
