BALI-RADAR BOGOR,Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Bali kompak mengundurkan diri dari partai berlogo bulan sabit kembar ini. Hal itu karena adanya perubahan struktur kepengurusan yang dianggap sewenang-wenang.
Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin mengatakan, pengurus yang mundur sudah diganti dengan pengurus baru yang ditunjuk. Sehingga mundurnya pengurus tersebut tidak menjadi masalah bagi partai yang dinakodai oleh Sohibul Iman itu.
“Mundurnya sejumlah kader PKS tidak menjadi masalah serius. Justru akan menjadi momentum bagi PKS Bali untuk membuka diri bagi pihak-pihak eksternal yang lebih beragam,” ujar Suhud kepada JawaPos.com, Jumat (28/9).
Menurut Suhud, sebagai contoh, di dapil Bali PKS mecalonkan pengamat internasional Arya Sandiyudha sebagai caleg DPR RI. Arya adalah tokoh eksternal yg direkrut oleh PKS.
“Jadi tidak ada masalah. PKS kini sudah terbuka dan oganisasi sudah berjalan normal kembali,” katanya.
Sebelumnya, ada sekitar 300-an lebih perwakilan anggota, kader sekaligus pengurus dari tingkat DPD dan DPW yang hadir pada pernyataan sikap itu, tentang tidak sikap sewenang-wenangnya DPP PKS. Selain menyampaikan pernyataan sikap, kader dan seluruh jajaran pengurus DPTW Bali juga menanggalkan atribut PKS.
Mantan Ketua DPTW PKS Bali, H Mujiono mengatakan, alasan mundurnya jajaran kader dan pengurus PKS Bali, menyusul adanya kekecewaan dan protes terhadap keputusan DPP PKS yang telah mengeluarkan SK Perubahan Pengurusan Bali Periode 2015-2020.
Menurutnya, kekecewaan keputusan DPP PKS, itu karena para kader dan pengurus menilai SK DPP PKS dilaksanakan tidak dengan prosedur kepartaian, tanpa musyawarah, dan dilakukan setelah kelolosan PKS sebagai kontestan pemilu 2019.
“Kami bekerja maksimal selama 18 tahun PKS tumbuh di Bali. Namun karena tidak akomodatif, tidak ada sedikitpun pemberitahuan baik yang melantik maupun yang dilantik, ini jelas masalah bagi saya,” katanya.
“Ini menyangkut harga diri pribadi saya sebagai ketua umum sebelumnya dan harga diri sebuah organisasi yang memiliki Anggaran Dasar Anggaran RumahTangga (AD / ART) tetapi diinjak-injak sendiri oleh pengurus yang namanya DPP PKS dengan alasan yang tidak diketahui,” tambahnya.
Menurutnya dengan tindakan DPP PKS tersebut, hal ini dianggap menunjukkan adanya otoritarianisme DPP PKS dengan menabrak AD/ART dan persekusi terhadap kader yang dituduh tidak loyal.
Selain itu seluruh jajaran mantan kader dan anggota PKS Bali menganggap DPP PKS antidemokrasi, pimpinan PKS menutup pintu dialog dan perbedaan pandangan.
(gwn/JPC)
