JAKARTA-RADAR BOGOR Besarnya dana kampanye awal yang dilaporkan oleh PDI Perjuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), menuai sorotan sejumlah pegiat pemilu. Salah satunya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Menurut peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, besarnya dana kampanye PDIP yang dilaporkan kepada KPU merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan di level partai politik.
Fadli menjelaskan, pihaknya sudah pernah melakukan penelitian soal dana kampanye parpol, dan menemukan bahwa selama ini parpol belum serius dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas dana kampanye.
“Perludem menemukan pelaporan dana kampanye belum mencerminkan transparansi. Banyak aktivitas tak dilaporkan, banyak penyumbang tak dilaporkan,” ujar Fadli, Senin (24/9).
Seharusnya, lanjut Fadil, pemilu 2019 merupakan ujian bagi parpol untuk menunjukkan sejauh mana tata kelola parpol berjalan baik, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan.
“Menjadi penting untuk menguji akuntabilitas partai politik. Karena itu, setiap parpol sebaiknya harus jujur menyampaikan jumlah dana, perolehannya dari mana, dan dihabiskan untuk apa,” Fadil.
Karena itu, lanjut Fadli, Perludem selalu mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai di pemilu 2019, yang harus lebih baik dari pemilu sebelumnya.
Menurut Fadli, pihaknya menduga bahwa dana kampanye pemilu seharusnya memang besar. Karena cakupan daerah pemilihan itu sangat besar. Dalam memenangkan pemilu, parpol pasti menggerakkan kader, dan konsekuensinya parpol harus memakai dana besar.
Walau sudah disiasati dengan bantuan negara di beberapa pos pembelanjaan, namun Perludem menilai angka dana kampanye dari parpol seharusnya besar. Dalam konteks itu pula, bisa dipahami PDIP mengeluarkan angka dana kampanye awal yang besar.
“Menurut saya, PDIP sebagai salah satu parpol yang melaporkan dana kampanye besar, patut dilihat sebagai upaya mentranparansikan laporan keuangannya,” kata Fadli.
Bahkan, Fadli juga memberikan apresiasi pada PDIP, bahwa baru dalam pemilu kali ini ada partai yang berani mengakui nominal dana kampanye sebesar itu. Tinggal selanjutnya besaran dana yang dilaporkan itu harus diuji kebenarannya.
“Cara mengujinya adalah menyesuaikan dengan item pengeluarannya. Misalnya, bila PDIP melaporkan dana awal adalah Rp 105 miliar, seharusnya linier dengan aktivitas politik di lapangan. Sebaliknya, yang melaporkan dana kampanye yang kecil, tentu kegiatan politiknya juga tak banyak.
Keberanian PDIP melaporkan besaran dana kampanye awal itu merupakan sesuatu ke arah yang lebih baik. Tentunya harus diikuti dengan memastikan bahwa uang kampanye dari sumber yang jelas.
“Tentu ini ke arah yang lebih baik. Tapi harus diaudit lagi,” imbuh Fadli.
Diketahui tim parpol yang menyerahkan laporan awal dana kampanye ke KPU, ditemukan besaran LADK yang diserahkan KPU. Jumlahnya bervariasi dari Rp 1 juta sampai Rp 105 miliar.
Sebelumnya, Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP berkomitmen mengdepankan transparansi dan akuntabilitas dana pemilu. Sehingga partai yang hanya melaporkan jutaan rupiah adalah bentuk pengkerdilan rasionalitas publik dan tembok tebal bagi terwujudnya transparansi keuangan partai.
Hasto juga menegaskan bahwa PDIP konsisten di dalam membangun transparansi di internal Partai. Bahkan pihaknya sudah dari jauh hari membuat rekening gotong royong. Itu berupa iuran dari anggota partai, yang diaudit oleh akuntan publik.
