JAKARTA-RADAR BOGOR,Seluruh peserta pemilu termasuk calon presiden dan wakil presiden telah mendeklarasikan diri kampanye damai di 2019 mendatang. Dekalarasi ini pun diselenggarakan sekaligus untuk menyambut masa kampanye sampai 13 April 2018.
Acara yang diselenggarakan di bawah monumen nasional (monas), Jakarta Pusat, Minggu (23/9) pagi dihadiri seluruh peserta pemilu. Termasuk pula 20 ketua umum partai politik.
Dalam deklarasi ini, KPU mengajak kedua paslon presiden dan calon wakil presiden untuk mewakili menanda tangani deklarasi kampanye damai. Isinya, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan seluruh peserta pemilu.
Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto memastikan tim kampanyenya akan melakukan kampanye dengan damai. Hal itu diucapkanya ketika disinggung awak media soal komitmen penyelenggaraan pemilu.
“(Kita komitmen pemilu) damai damai,” sembari memberikan kedua jempol ke awak media.
Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan, seluruh peserta pemilu harus mentaati peraturan yang berlaku dalam berkampanye.
“Selama masa kampanye peserta pemilu juga melakukan kegiatan kampanye dengan metode yang sesuai dengan ketentuan dan metode perundang undangan yang berlaku, kampanye dimaksudkan untuk meyakinkan pemilih dengamn menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu,” ucapnya.
Selain itu, Arief menambahkan, kegiatan kampanye juga merupakan upaya peserta pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Atas dasar itu, diharapkan meningkatkan angka partisipasi.
“KPU berharap agar peserta pemilu dapat memanfaatkan masa kampanye melalui kegiatan kampanye yang damai, seperti tidak mempolitisasi Sara, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan politik uang dan tidak melakukan hujat dan menghina,” pungkasnya.
Berikut isi deklarasi kampanye damai seluruh peserta pemilu tahun 2019 yang diselenggarakan di Monas.
Kami peserta pemilu tahun 2019 berjanji:
1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA dan politik uang.
3. melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Jakarta, 23 September 2018
(aim/JPC)
