Beranda Politik Ketua DPR Minta Penyelenggara Pemilu Petakan Daerah Rawan DPT Ganda

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pemilu Petakan Daerah Rawan DPT Ganda

Ketua DPR Bambang Soesatyo. Bamsoet meminta KPU membersihkan DPT dari data ganda. KPU diminta terus memutakhirkan data

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus terus membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari data ganda. Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu itu harus terus melakukan pemutakhiran data, sehingga DPT untuk pesta demokrasi tahun depan benar-benar valid.

“Pimpinan DPR meminta KPU untuk segera melakukan verifikasi dan pemutahiran terhadap temuan data pemilih ganda dalam DPT. Selanjutnya KPU menginformasikan hasil verifikasi dan pemutahiran tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan dan tidak adanya penyalahgunaan hak pilih,” ujar Bambang melalui pesan singkat, Kamis (13/9).

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan data pemilih ganda di sejumlah daerah. Antara lain di Batam (10.798 pemilih), Tasikmalaya (8.862 pemilih), Banyumas (6.777 pemilih) dan Purwakarta (1.036 pemilih).

Bamsoet -panggilan kondangnya- mengatakan, data pemilih ganda tersebar itu di berbagai daerah. Oleh karena itu, Bawaslu bersama KPU sebaiknya segera memetakan daerah-daerah yang masih memiliki data ganda dalam DPT.

“Sehingga segera ada solusi terbaik untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya kembali data pemilih ganda terutama dalam DPT Pemilu 2019,” ujarnya.

Lebih lanjut legislator Partai Golkar itu juga meminta Bawaslu dan KPU meningkatkan kinerja, dengan lebih memperhatikan hasil sensus penduduk dalam pendataan pemilih. Selanjutnya, hasil sensus itu disandingkan dengan DPT.

“Mengingat hasil sensus belum tentu valid karena seiring berjalannya waktu kemungkinan ada warga yang meninggal dunia atau yang usianya telah memasuki usia wajib pilih, sehingga perlu adanya pemutahiran data pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” ucapnya.

Dia meminta KPU mengingatkan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas pemilu lapangan (PPL) untuk berkomitmen dalam melakukan tugas dan fungsinya. “Demi terselenggaranya Pemilu 2019 yang jujur dan adil,” pungkasnya.

(sat/JPC)